Jakarta, Technology-Indonesia.com – Data sumberdaya lahan berupa peta tanah, peta kesesuaian lahan, dan peta arahan komoditas dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang kabupaten/kota. Data sumberdaya lahan tidak hanya dapat digunakan untuk pembangunan pertanian, tetapi juga untuk sektor lainnya.
Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Dedi Nursyamsi menyampaikan hal tersebut dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Data Sumberdaya Lahan untuk Perencanaan Pembangunan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Banda Aceh pada Kamis (30/8/2018).
Bimtek yang dibuka Kepala Bappeda Aceh, Azhari ini bertujuan meningkatkan kemampuan para perencana daerah dalam memanfaatkan data dan informasi sumberdaya lahan untuk pembanguan daerah.
“Aceh memiliki kawasan yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Aceh perlu didukung oleh data dan informasi sumberdaya lahan sebagai dasar regulasi bagi semua pemegang kebijakan,” ujarnya.
Azhari berharap melalui Bimtek ini pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menggali potensi daerahnya masing-masing serta memanfaatkan informasi yang didapat dari BBSDLP sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam perencanaan pembangunan, terangnya, Gubernur Aceh menekankan terhadap evidence-based planning, sehingga data sumberdaya lahan pertanian menjadi salah satu dasar dalam perencanaan tersebut.
Selanjutnya Dedi menambahkan tentang peran penting data dan informasi sumberdaya lahan pertanian. “Data sumberdaya lahan pertanian tidak hanya dapat digunakan untuk pembangunan pertanian, tetapi juga untuk sektor lainnya”, ujar Dedi.
Beberapa peran penting dari data sumberdaya lahan yaitu sebagai pendukung terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) serta dalam memberikan informasi mengenai kesesuaian lahan.
Dalam Bimtek ini dilaksanakan penyerahan Peta Tanah, Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Strategis Pertanian, Peta Arahan Komoditas, Buku Rekomendasi Pengelolaan Lahan, serta data-data dalam bentuk soft file kepada 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi NAD. Data dan informasi tersebut juga diserahkan kepada Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Propinsi NAD.
Kegiatan dilanjutkan penjelasan mengenai peta tanah, peta kesesuaian lahan, peta arahan komoditas dan tata cara membaca peta-peta tersebut dan rekomendasi pengelolaan lahan serta penjelasan peta potensi pengembangan infrastruktur panen air oleh Erna Suryani, Anny Mulyani, dan Adang Hamdani. Terakhir, Hanifah Nurul ‘Arsy memberikan penjelasan mengenai sosialisasi akses data sumberdaya lahan melalui internet. Hanifah Nurul Arsy/SB
