Jakarta, Technology-Indonesia.com – Pembentukan kelembagaan perbenihan padi in-situ memerlukan proses panjang dan roadmap yang jelas. Mindset utama yang harus dibentuk di kelompok petani penangkar bukan menjual benih yang ditangkarkan, akan tetapi bagaimana petani bisa menyediakan benih varietas unggul untuk digunakan sendiri pada musim mendatang.
Hal tersebut dikemukakan peneliti senior Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) Prof. Dr. I Nyoman Widiarta pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Keberlanjutan Kelembagaan Perbenihan Padi In-Situ di Kabupaten Aceh Besar” yang digelar oleh Puslitbangtan bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh, Jumat (10/12/2021).
“Kunci utamanya adalah petani perlu menyukai dahulu varietas yang akan ditangkarkan, karena varietas tersebut yang nantinya akan digunakan kembali pada musim tanam selanjutnya,” tutur Prof. Nyoman
Pelaksanaan FGD bertujuan untuk menyusun strategi keberlanjutan produksi benih in-situ berbasis masyarakat; merumuskan model kelembagaan perbenihan padi in-situ di tingkat petani; serta menelaah serta memberikan umpan balik terhadap kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan perbenihan padi in-situ, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Jakfar. Menurutnya, produksi pangan khususnya padi menjadi perhatian utama pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup besar.
Dalam paparannya yang berjudul, Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Perbenihan Padi In-Situ di Kabupaten Aceh Besar, Jakfar mengatakan bahwa inovasi dari sisi penggunaan varietas maupun kelembagaan merupakan hal yang sangat penting.
“Integrated farming yang sudah kami coba lakukan diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan untuk mendukung kegiatan perbenihan padi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu BPSB-TPH Provinsi Aceh yang hadir pada pertemuan menyampaikan terdapat beberapa komponen penting untuk memastikan keberlanjutan kelompok penangkar petani padi. Diantaranya adanya kontrak/perjanjian kerja sama antara kelompok penangkar dengan pembeli; varietas yang ditangkarkan merupakan varietas yang adaptif dan sesuai dengan preferensi pasar; serta adanya integritas yang dimiliki oleh kelompok penangkar.
Hal tersebut diamini oleh akademisi Universitas Syah Kuala, Dr. Agussabti. Menurutnya, pendampingan secara intensif perlu terus dilakukan. Baik oleh penyuluh maupun BPSB-TPH.
“Membangun sinergi antara pelaku, baik akademisi, swasta (business), pemerintah (government) dan korporasi (corporate), A-B-G-C. Ini merupakan suatu keniscayaan untuk membangun kelompok perbenihan di tingkat petani in-situ yang secara konsisten terus memproduksi benih sangat perlu dilakukan,” katanya.
Sebagai rangkaian dari kegiatan Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK) Padi yang dilaksanakan di Provinsi Aceh pada tahun 2021, FGD melibatkan stakeholders perbenihan Provinsi Aceh seperti Tim Peneliti dan UPBS BPTP Aceh, Tim Peneliti Puslitbang Tanaman Pangan, Pengawas Benih BPSB-TPHP Provinsi Aceh, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, akademisi dari Universitas Syah Kuala, perwakilan penyuluh, kelompok tani penangkar dan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Kabupaten Aceh Besar.
Tiga poin kesimpulan yang dihasilkan dari pertemua tersebut antara lain: preferensi di tingkat petani dan jaminan pemasaran menjadi hal penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan perbenihan, agar tidak hanya bergantung dengan program pemerintah, tapi dapat memenuhi kebutuhan benih di kelompok tersebut; pola kerjasama produksi benih harus memiliki kontrak/perjanjian kerja sama antar produsen benih dan memiliki persetujuan dari UPTD BPSB; serta komponen ABGC dapat terlibat dalam penangkaran benih kedepan dan dirancang berbasis kawasan, sehingga nilai tambah dari produksi benih akan lebih dirasakan oleh petani. (Sumber Puslitbangtan)
Adaptabilitas dan Preferensi Jadi Kunci Keberhasilan Diseminasi VUB Padi di Aceh
