TechnologyIndonesia.id – Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk memperkuat kelembagaan pengelola data dan informasi geospasial (IG) dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) IG di daerah.
Penerbitan SEB ini menjadi mekanisme untuk menjembatani keterbatasan kewenangan struktural BIG di daerah, serta memastikan kepatuhan dan konsistensi penyelenggaraan IG oleh pemerintah daerah. Instrumen kebijakan ini memiliki daya ikat administratif yang kuat dan menjadi rujukan resmi bagi daerah dalam penguatan simpul jaringan IG.
Sebagai tindak lanjut, pada 27 Februari 2026 dilaksanakan Sosialiasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan IG pada Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi bahwa kebijakan IG bukan kebijakan sektoral BIG semata, melainkan bagian integral dari tata kelola pembangunan nasional.
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) BIG, Ibnu Sofian menyampaikan bahwa tanpa fondasi data geospasial yang kuat, semua perencanaan pembangunan akan menghadapi risiko tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, konflik pemanfaatan ruang, serta tidak bisa beradaptasi dengan baik.
“Dengan data yang akurat, hal itu bisa dihindari. Karena itu, BIG berperan dalam memastikan terselenggaranya IIG nasional yang terhubung hingga tingkat daerah, dari sisi regulasi dan SDM, melalui kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN),” ungkapnya.
Ibnu menegaskan bahwa melalui SEB ini, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan ketersediaan dan pemanfaatan data geospasial dan IG yang dapat mendukung pembangunan daerah dan nasional.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital KemenPPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan bahwa data pembangunan tidak hanya berupa angka statistik atau laporan keuangan. Data spasial juga sangat menentukan arah pembangunan Indonesia.
“Bicara tentang data tidak hanya fokus data numerik, seperti data statistik, data keuangan, tetapi tidak kalah penting adalah data spasial, karena sektor-sektor seperti data luas sawah, data perikanan, pertambangan, dan sebagainya menjadi sangat penting untuk pembangunan Indonesia ke depan,” ujarnya.
Vivi menegaskan komitmennya untuk memperkuat implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia sebagai fondasi strategis dalam melangkah ke depan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong standardisasi, integrasi, dan optimalisasi pemanfaatan berbagai jenis data, termasuk data geospasial, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia
Secara garis besar, SEB tersebut mengamanatkan untuk menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah; mendorong peningkatan kompetensi SDM IG secara kolaboratif bersama mitra pembina Simpul Jaringan IG; mengusulkan formasi jabatan fungsional surveyor pemetaan; melaksanakan dan memastikan penyelesaian penegasan batas daerah; serta memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan IG.
Sosialisasi SEB ini diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi dan pemahaman yang utuh antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap substansi SEB secara menyeluruh. Para Kepala Daerah juga diharapkan memperkuat komitmen dalam penguatan kelembagaan simpul jaringan IG di daerah, peningkatan kapasitas dan jumlah SDM bidang IG, serta percepatan penyelesaian permasalahan batas wilayah administratif.
SEB Lintas Kementerian Perkuat Pengelolaan Informasi Geospasial di Daerah
