TechnologyIndonesia.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali memperkuat peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan nasional dengan mengukuhkan lima Peneliti Ahli Utama sebagai Profesor Riset melalui Sidang Terbuka Orasi Ilmiah Profesor Riset di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Pengukuhan profesor riset ini menjadi pengakuan atas pencapaian akademik tertinggi para peneliti sekaligus bukti nyata kontribusi riset dalam menjawab berbagai tantangan strategis Indonesia.
Kelima profesor riset tersebut berasal dari bidang keilmuan yang berbeda, mulai dari teknologi satelit, pengelolaan lingkungan, teknologi nuklir, ketahanan pangan, hingga kebijakan tata kelola kelautan. Melalui orasi ilmiah, mereka memaparkan hasil penelitian, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu memperkuat daya saing sekaligus kemandirian bangsa.
Teknologi Satelit Mikro untuk Kemandirian Nasional
Peneliti Ahli Utama Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Triharjanto menyampaikan orasi ilmiah berjudul Inovasi Teknologi Satelit Mikro untuk Membangun Kemandirian Penginderaan Jauh Nasional.
Ia memaparkan bahwa penguasaan teknologi satelit mikro merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan nasional akan data penginderaan jauh dengan biaya yang lebih efisien.
Riset yang dilakukan telah membuktikan bahwa Indonesia mampu mengembangkan satelit mikro beresolusi tinggi, bahkan berpotensi mengemban misi yang lebih kompleks, termasuk membawa muatan Synthetic Aperture Radar (SAR).
“Riset kami menunjukkan bahwa dengan dikuasainya teknologi satelit mikro oleh Indonesia, sebagian besar kebutuhan satelit penginderaan jauh nasional akan dapat dipenuhi dengan biaya yang terjangkau,” ujarnya.
Heru meyakini, dengan dukungan pemerintah dan kerja sama dengan pihak swasta, penguasaan teknologi tersebut juga akan memungkinkan terwujudnya industri satelit nasional.
Inovasi Pengolahan Air Limbah Bernilai Ekonomi
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Awalina Satya, mengangkat orasi berjudul Teknologi Biosirkulasi Air Limbah Menggunakan Fotobioreaktor untuk Kultivasi Mikroalga dan Sianobakteria.
Ia memaparkan inovasi teknologi yang memanfaatkan mikroalga dan sianobakteria dalam sistem fotobioreaktor untuk mengolah air limbah sekaligus menghasilkan biomassa bernilai ekonomi.
Teknologi ini tidak hanya mampu menghasilkan air olahan yang aman dimanfaatkan kembali, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen melalui proses fotosintesis. Biomassa yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, nutrasetikal hingga bioenergi.
Berbagai inovasi yang dikembangkan, seperti biosorben berbasis mikroalga, fotobioreaktor membran, hingga sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT), menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam mendukung ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Teknologi biosirkulasi berbasis fotobioreaktor tidak hanya mengolah air limbah menjadi air yang aman digunakan kembali, tetapi juga menghasilkan biomassa bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pangan, pakan, farmasi hingga bioenergi,” jelas Awalina.
Tata Kelola Kimia Pendingin Reaktor Nuklir Menuju Era PLTN
Dari bidang teknologi nuklir, Peneliti Ahli Utama Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Geni Rina Sunaryo menyampaikan orasi ilmiah berjudul Tata Kelola Kimia Pendingin Reaktor Nuklir Menuju Era PLTN untuk Kemandirian Energi di Indonesia.
Ia menekankan bahwa pengelolaan kimia pendingin reaktor tidak lagi sekadar aspek pendukung operasional, melainkan menjadi elemen utama dalam sistem keselamatan reaktor nuklir.
Melalui pengembangan Kerangka Integratif Keselamatan Kimia Reaktor yang menggabungkan data eksperimen, pemodelan prediktif, pemantauan daring, kecerdasan buatan, dan konsep digital twin, sistem pengelolaan kimia pendingin dapat bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi prediktif dan adaptif.
Menurutnya, penguasaan teknologi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang aman, andal, dan berkelanjutan di Indonesia.
“Penguasaan kimia sistem pendingin reaktor merupakan landasan strategis dalam membangun keselamatan reaktor nuklir dan memperkuat kedaulatan energi nasional. Pengelolaannya kini harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif, adaptif, dan berbasis data,” tegas Geni.
Reformulasi Agribisnis Jagung Perkuat Ketahanan Pangan
Selanjutnya, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular, Bahtiar menyampaikan orasi berjudul Reformulasi Sistem Agribisnis Jagung Berbasis Rantai Nilai dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan agribisnis jagung tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.
“Reformulasi agribisnis jagung harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan nasional, bukan sekadar program peningkatan produksi. Kebijakan harus mampu meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Bahtiar.
Deregulasi Progresif untuk Tata Kelola Kelautan
Pada bidang kebijakan publik, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebijakan Publik, Dirhamsyah mengangkat orasi ilmiah berjudul Deregulasi Progresif untuk Rekonstruksi Tata Kelola Kelautan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa besarnya potensi kelautan Indonesia belum didukung oleh kerangka regulasi yang efektif.
Hasil kajiannya menunjukkan banyaknya regulasi sektoral yang saling tumpang tindih telah memicu konflik kewenangan antarlembaga dan menghambat pengelolaan sumber daya kelautan secara terpadu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan pembentukan Undang-Undang Omnibus Kelautan sebagai solusi deregulasi yang mampu menyatukan berbagai aturan dalam satu kerangka hukum yang holistik, komprehensif, dan integratif.
“Pembentukan Undang-Undang Omnibus Kelautan merupakan solusi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan kewenangan sehingga tata kelola kelautan Indonesia menjadi lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkap Dirhamsyah.
