JAKARTA – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa merupakan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu merupakan terobosan paradigmatik yang menggeser pembangunan dari pusat menuju penguatan daerah pinggiran.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar mengatakan kesenjangan antar wilayah terjadi akibat kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik. Kebijakan ini berdampak pada disparitas dan ketidakmerataan pembangunan antar kawasan atau daerah.
“Permasalahan klasik pembangunan di Indonesia adalah lemahnya koordinasi. Salah satunya koordinasi tahap perencanaan terkait penyusunan Informasi Geospasial sebagai sumber informasi,” kata Menteri Marwan dalam sambutan Peluncuran Peta Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Jakarta, Selasa (16/2/2016). Peluncuran Peta Desa merupakan kerjasama Kementerian Desa PDTT dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Menurut Menteri Marwan, masih adanya tumpang tindih pengelolaan wilayah dan sumberdaya di Indonesia karena perbedaan peta, data dan informasi yang digunakan sebagai dasar intervensi oleh kementerian atau lembaga. Kehadiran Peta Desa dalam pembangunan desa merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada kondisi faktual.
“Peta Desa menjadi instrumen pembangunan dan koordinasi untuk mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan kawasan. Peta Desa menjadi basis data sekaligus basis rujukan dalam mengambil kebijakan secara komprehensif dengan anggaran yang tepat sasaran,” lanjutnya.
Kementerian Desa PDTT memerlukan sumber pemetaan yang terpusat untuk mensinergikan pembangunan kawasan. “Kementerian Desa akan selalu berupaya membangun kerjasama dengan BIG dalam proses pembuatan peta kawasan untuk memudahkan proses koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan,” ujar Menteri Marwan.
Menteri Marwan berharap peta desa dapat memuat informasi spasial desa dalam skala detail serta memiliki akurasi yang baik. Hal ini berlaku pada peta dasar maupun peta tematik desa seperti batas desa secara definitif, jaringan jalan, sebaran permukiman, sebaran lahan pertanian, serta data spasial lainnya.
“Data Spasial tersebut dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan desa serta alat operasional dalam pengendalian dan pengawasan fisik pembangunan desa,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BIG Priyadi Kardono mengungkapkan adanya Peta Desa ini diharapkan proses perencanaan percepatan pembangunan desa dapat segera terwujud. Tantangan pembangunan nasional berbasis desa dan daerah pinggiran antara lain ketersediaan data dan informasi geospasial yang memadai.
“Karena itu kami mengharapkan agar penyelesaian Peta Desa menjadi program prioritas nasional. Jika pembangunan desa bisa direncanakan dengan baik maka pembangunan indonesia juga akan bisa tercapai dengan cepat,” kata Priyadi.
Acara peluncuran Peta Desa ini akan ditindaklanjuti dengan Seminar Nasional Peta Desa pada 24 Februari 2016 di Yogyakarta. Dalam seminar ini akan disosialisasikan Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa. Spesifikasi teknis akan mendorong pemerintah daerah maupun swasta untuk membuat Peta Desa yang standar guna meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa.
