TechnologyIndonesia.id – Aktivitas pariwisata terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap timbulan sampah di Bali. Sampah tidak hanya berasal dari wisatawan, tetapi juga dari aktivitas operasional sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan kafe, pengelolaan kawasan wisata, hingga perawatan lanskap.
Fakta tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) studi Assessing Plastic Use and Pollution within the Tourism Sector in Indonesia yang digelar di Denpasar, Bali. FGD ini merupakan bagian dari kajian nasional yang bertujuan memetakan penggunaan plastik dan pola pencemaran di sektor pariwisata Indonesia.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari peneliti, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga organisasi masyarakat sipil.
Profesor Riset dari Pusat Riset Oseanologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), M. Reza Cordova, yang terlibat langsung dalam kajian tersebut, menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan sampah pariwisata di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur, tetapi juga pada lemahnya basis data dan belum konsistennya pengelolaan sampah dari sumber.
“Selama ini kita banyak berbicara soal sampah pariwisata, tetapi datanya masih parsial. Padahal, tanpa data yang terukur dan representatif, akan sulit merancang kebijakan yang tepat sasaran, terutama untuk subsektor seperti villa, homestay, dan usaha wisata skala kecil yang jumlahnya besar namun belum sepenuhnya tercatat,” ujar Reza.
Hasil diskusi lintas pemangku kepentingan dalam FGD mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen timbulan sampah di Bali terkonsentrasi di empat wilayah utama, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Keempat wilayah ini merupakan pusat aktivitas pariwisata, dengan kepadatan hotel, restoran, kawasan wisata, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Kontribusi signifikan timbulan sampah berasal dari aktivitas pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampah organik masih mendominasi komposisi sampah, terutama sisa makanan dari hotel dan restoran, serta limbah hijau seperti daun, ranting, dan rumput hasil perawatan taman dan lanskap kawasan wisata.
Namun demikian, fraksi sampah organik tersebut masih kerap diperlakukan sebagai sampah residu dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Padahal, menurut Reza, potensi pengelolaan sampah organik sangat besar jika ditangani dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.
“Padahal fraksi ini memiliki potensi besar untuk dikelola melalui berbagai metode, seperti komposting, teba modern, pemanfaatan maggot, atau melalui kerja sama dengan pengolah sampah organik lokal,” jelasnya.
Selain sampah organik, penggunaan plastik sekali pakai dalam sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam kajian ini. Mulai dari kemasan makanan dan minuman, perlengkapan mandi hotel, hingga kantong plastik dan kemasan sekali pakai lainnya masih banyak digunakan dan berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran laut.
Peran BRIN dan Keterlibatan Multipihak
Kajian Assessing Plastic Use and Pollution within the Tourism Sector in Indonesia ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dan dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, dengan dukungan Kementerian Pariwisata, dan UNDP.
BRIN berperan sebagai institusi riset yang menyediakan kajian ilmiah berbasis data dan analisis lapangan. Selain pemerintah pusat, kegiatan ini juga melibatkan pemerintah daerah Bali, pengelola kawasan wisata, asosiasi perhotelan, pelaku usaha pariwisata skala besar hingga kecil, serta komunitas dan pengelola sampah.
Keterlibatan multipihak dinilai penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai rantai timbulan sampah pariwisata, mulai dari sumber, pola konsumsi, hingga sistem pengelolaan yang berjalan di lapangan.
FGD dan kajian lapangan difokuskan di Bali karena provinsi ini merupakan salah satu destinasi wisata utama nasional dan internasional, dengan intensitas kunjungan wisatawan yang tinggi sekaligus menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.
Sejalan dengan temuan kajian tersebut, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam upaya nasional pengurangan sampah, khususnya sampah plastik dan sampah laut.
Perwakilan TKN PSL Ahmad Bahri Rambe menyampaikan bahwa penguatan data timbulan sampah pariwisata menjadi kunci agar intervensi kebijakan yang dilakukan benar-benar berbasis bukti.
“TKN PSL melihat sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor sekaligus kunci solusi dalam penanganan sampah. Karena itu, integrasi dan penguatan data timbulan sampah dari aktivitas pariwisata sangat penting agar kebijakan yang dirancang tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Ahmad.
Menurutnya, pendekatan pengelolaan sampah yang selama ini masih banyak berfokus pada hilir perlu diimbangi dengan penguatan pengelolaan dari sumber, terutama di hotel, restoran, kawasan wisata, serta akomodasi wisata skala kecil. Pemilahan sejak awal, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta optimalisasi pengelolaan sampah organik dinilai sebagai langkah krusial.
“Tantangan terbesar bukan hanya pada teknologi atau infrastruktur, tetapi pada konsistensi penerapan di lapangan. Jika sektor pariwisata mampu mengelola sampahnya dengan baik dari sumber, maka beban ke TPA dan potensi kebocoran sampah ke lingkungan, termasuk ke laut, dapat ditekan secara signifikan,” lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa subsektor pariwisata skala kecil, seperti villa, homestay, dan usaha wisata berbasis komunitas, masih menjadi tantangan tersendiri. Jumlah unit usaha ini sangat besar dan tersebar, namun belum seluruhnya tercatat secara sistematis dalam basis data pengelolaan sampah.
“Jika digabungkan, kontribusi sampah dari subsektor ini bisa sangat signifikan. Tanpa pendataan yang baik, potensi kebocoran sampah ke lingkungan akan terus terjadi,” ujar Reza.
FGD juga mencatat sejumlah praktik baik yang telah dilakukan oleh sebagian pelaku usaha pariwisata, seperti pemilahan sampah di sumber, pengurangan plastik sekali pakai, serta kerja sama dengan pengolah sampah dan bank sampah lokal. Praktik-praktik ini dinilai perlu diperkuat dan direplikasi secara lebih luas.
Kajian ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mendukung transisi menuju pariwisata yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hasil kajian diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan praktik nyata yang dapat diterapkan di berbagai destinasi wisata di Indonesia.
TKN PSL menilai kajian ini sebagai langkah strategis dalam menyusun peta jalan pengelolaan sampah pariwisata yang lebih terintegrasi, sekaligus mendukung target nasional pengurangan sampah laut. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan dapat direplikasi di destinasi wisata lain, sehingga sektor pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga bagian dari solusi pengelolaan lingkungan.
Menutup diskusi, Reza menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sampah yang baik dan bertanggung jawab. “Pariwisata adalah aset ekonomi dan budaya Indonesia. Agar tetap bermartabat dan berkelanjutan, pengelolaan sampah harus menjadi bagian integral dari sistem pariwisata itu sendiri,” pungkasnya. (mrc/sj, ilustrasi: pixabay.com)
Pariwisata Jadi Penyumbang Timbulan Sampah di Bali, BRIN Soroti Lemahnya Basis Data
