Jakarta, Technology-Indonesia.com – Peran perempuan di era demokrasi semakin signifikan dalam kepemimpinan di dunia, khususnya kawasan Asia. Kendati demikian, peran perempuan masih menghadapi berbagai tantangan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan meskipun belum mencapai target 30%, peran perempuan Indonesia di bidang politik dan pemerintahan semakin meningkat.
“Ini merupakan perjuangan besar dari kaum perempuan untuk bisa melakukan terobosan-terobosan agar mulai menyadari bahwa mereka punya aset, potensi dan kualitas yang harus digunakan untuk berkarya bersama laki-laki dalam isu kesetaraan gender untuk ikut bersama membangun negara ini,” kata Yohana di sela Konferensi dan Workshop Internasional tentang Gender, bertema Kepemimpinan Perempuan dan Demokratisasi pada Abad ke-21 di Asia pada Jumat (27/4/2018) di LIPI Pusat Jakarta.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Kementerian PPPA, Asian Association of Womens Studies (AAWS), dan Komnas Perempuan tengah mengkaji lebih dalam peran perempuan sebagai pemimpin di era demokratisasi dalam konferensi dan workshop ini.
Yohana mengungkapkan, jumlah perempuan di parlemen sekitar 17 persen. Sementara di DPD sekitar 26 persen, hampir mencapai 30%. Di pemerintahan baru sekitar 86 perempuan menjadi kepala daerah dari 514 kabupaten/kota. “Jadi masih kelihatan kesenjangan yang cukup tinggi. Masih ada gap dimana laki-laki masih mendominasi semua posisi strategis yang ada di negara ini,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, Kementerian PPPA sedang mempersiapkan profil perempuan yang ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana pemerintah mencapai kesetaraan gender. Sebab, indikator ke-5 dari 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) adalah gender equality (kesetaraan gender).
Selain itu, Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 10 negara besar yang disiapkan menuju Planet 50:50 pada 2030 yang dicanangkan oleh PBB bersama UN Woman. Pencanangan program ini untuk membawa perempuan setara dengan laki-laki dan semakin banyak pemimpin perempuan.
“Indonesia terpilih karena mayoritas penduduk Indonesia muslim. Kedua, karena tolerasi dianggap tinggi, dan perempuan di Indonesia dianggap sudah cukup maju,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Ia menghimbau kepada seluruh perempuan agar bangkit dan memperlihatkan potensinya untuk bersama-sama berkarya setara dengan laki-laki.
Plt Kepala LIPI, Bambang Subiyanto, mengatakan secara keseluruhan jumlah perempuan yang bekerja di LIPI masih 30 persen. Namun jumlah perempuan peneliti di LIPI mencapai 45 persen. Sementara trend perempuan yang diterima sebagai pegawai baru terus naiknya jumlahnya.
“Kami tidak memberi batasan harus memilih lelaki atau perempuan. Para peneliti perempuan ini kita beri kesempatan yang sama dengan laki-laki. Mereka bisa bersaing untuk meningkatkan kemampuannya, termasuk meningkatkan pendidikan formalnya,” kata Bambang.
Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI berharap konferensi ini bisa mendorong kepemimpinan perempuan dan menemukan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di abad ke-21.
Nuke menjelaskan, beberapa tahun belakangan, LIPI khususnya Kedeputian IPSK dan Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek) melakukan beragam penelitian dengan perspektif gender tentang berbagai persoalan, termasuk soal kepemimpinan perempuan dan gender dalam iptek.
Dia melanjutkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan salah satu elemen menonjol di Asia saat ini. Pada saat yang bersamaan, berbagai persoalan dan tantangan mutakhir dihadapi oleh para perempuan, antara lain konflik sosial dimana perempuan dan anak kerap menjadi korban, meningkatnya radikalisme, diskriminasi perempuan atas nama agama dan moralitas, maupun kemiskinan berwajah perempuan.
Persoalan dan tantangan lainnya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya resiko terhadap perubahan iklim, perubahan keluarga dalam era urbanisasi dan globalisasi, migrasi dan mobilitas penduduk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), serta tantangan menghadapi perubahan teknologi 4.0.
Konferensi dan workshop internasional ini akan mendiskusikan berbagai hal penting, seperti konsep mutakhir mengenai kepemimpinan perempuan di Abad 21 di Asia, dan upaya mendorong pemimpin perempuan memiliki kepekaan dan kebijakan responsif gender. Kegiatan ini juga membahas berbagai persoalan terkini terkait faktor agama di balik meningkatnya jumlah para perempuan pemimpin muslim, perubahan keluarga, dan upaya mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin marak.
