JAKARTA – Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) untuk memberi pelayanan terbaik dan cepat bagi investor yang akan menanamkan investasinya pada 14 kawasan industri di seluruh Indonesia.
BKPM mencatat hingga 30 April 2016, sebanyak 31 proyek telah terjaring program KLIK dengan nilai investasi Rp 55,5 triliun. ke-31 proyek tersebut tersebar di enam kawasan industri dengan memanfaatkan lahan seluas 576,64 hektar. Proyek tersebut terdiri 10 proyek dalam masa konstruksi dan 21 proyek lainnya dalam tahapan minat, maupun komitmen dan perizinan.
Kepala BKPM Frangky Sibarani menyampaikan bahwa target BKPM tahun 2016 sebanyak 25 kawasan industri bisa memanfaatkan program KLIK. “Jadi akan ada tambahan 11 kawasan industri yang bisa memanfaatkan KLIK ini,” terang Frangky pada Dialog Investasi BKPM dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, pada Selasa (3/5/2016).
Frangky mengatakan, target investasi nasional tahun ini yang mencapai Rp 594,8 triliun membutuhkan langkah-langkah konkret. Untuk mencapai target itu, setidaknya ada tiga komponen yang perlu diperhatikan diantaranya dukungan kawasan industri, dukungan pemerintah daerah, dan dukungan kementerian lintas sektor.
“KLIK merupakan salah satu program yang diharapkan dapat mendorong akselerasi realisasi investasi. Dengan investor langsung melakukan proses konstruksi ke kawasan industri yang ditetapkan maka terjadi percepatan dari time lag komitmen investasi ke realisasi investasi,” tegas Frangky.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba Hutapea menjelaskan KLIK memiliki dua arti strategis. Pertama untuk mendukung pencapaian realisasi investasi nasional. Kedua, terkait koordinasi pusat dengan daerah. “Jadi dua-dua ini sangat krusial, pencapaian target dan refleksi koordinasi pusat dengan daerah,” terang Tamba.
Tamba menilai KLIK telah memberi berbagai kemudahan bagi investor. Diantaranya, investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dari BKPM Pusat atau daerah sesuai kewenangan, sepanjang telah memenuhi ketentuan tata tertib kawasan industri.
“Sementara pengurusan izin-izin pelaksanaan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL) dan perizinan pelaksanaann daerah lainnya dilakukan secara paralel, sambil proses membangun. Nantinya perizinan-perizinan tersebut wajib dimiliki sebelum proyek produksi komersial,” ungkap Tamba.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar mengharapkan adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas antara BKPM pihak kementerian teknis terkait, sebelum menetapkan suatu Kawasan Industri dapat menerima fasilitas KLIK. Terutama koordinasi dengan Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri-Kementerian Perindustrian, Komnas Kawasan industri, serta HKI. “Hal ini dimaksudkan untuk lebih jelas tentang kondisi kawasan industri yang akan menerima fasilitas KLIK baik dari sisi perizinan maupun fisik kawasan,” tegas Sanny.
Sanny mengemukakan, bahwa dapat dibedakan juga antara Kawasan Industri dan Zona Industri, area peruntukan industri di mana tidak adanya pengembang/pengelola kawasan industri dan tidak adanya pengajuan izin sebagai kawasan industri, sehingga pemberian fasilitas KLIK tepat sasaran.
Saat ini, tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 10.022 hektar. Ke-14 kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi, yakni 3 kawasan industri seluas 840 hektar di Jawa Tengah, 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar di Jawa Timur, 1 kawasan industri seluas 3.000 hektar di Sulawesi Selatan, 3 kawasan industri seluas 3.170 hektar di Banten, 5 kawasan industri seluas 1.111 hektar di Jawa Barat, dan terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar di Sumatera Utara. Albarsah
