Kementerian Ristek dan tujuh Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK) di bawahnya menandatangani Zona Integritas pencegahan korupsi tepat 1 Juni 2012, pagi,di Auditorium BPPT di Jakarta.
Sejak itu Ristek dan LPNK Ristek siap untuk menjadi Zona Integritas sebagai persiapan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
“Skema yang akan kami lakukan di antaranya secara verbal dan keagamaan. Secara verbal kami akan melakukan audit per tiga bulan di lingkungan Kemenristek, juga memberikan pencerahan mental melalui siraman keagamaan,” kata Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta, usai mengikuti deklarasi Zona Integritas.
Menegristek melanjutkan dengan ditandatanganinya Zona Integritas upaya untuk mencegah korupsi di lingkungannya akan semakin membudaya. “Kalau ada korupsi di lingkungan Ristek, konsekuensinya status kami sebagai lembaga yang Wajar Tanpa Pengecualian akan dicabut,” katanya
Dalam membangun Zona Integritas, Kemenristek dan LPNK akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi diantaranya berupa sosialisasi/pelatihan/kampanye anti korupsi, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Selain itu membetuk unit pengendalian gratifikasi, menyusun kode etik pegawai. Juga menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat serta melakukan kajian-kajian dalam rangka perbaikan sistem. Kegiatan tersebut secara bersamaan akan ditunjang oleh penyempurnaan dan penataan di bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, budaya kerja, pengawasan, ketatalaksanaan dan peningkatan layanan publik.
Proses peningkatan status dari Zona Integritas ke Wilayah Bebas Korupsi dan akhirnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara internal akan dibina oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan hasilnya dinilai oleh Tim Independen yang beranggotakan unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Anwar Abubakar yang hadir saat deklarasi tersebut mengatakan, Ristek dan LPNKnya termasuk ke dalam 40 lembaga yang menyatakan komitmennya tahun ini sebagai Zona Integritas bersama dengan Kementerian PAN dan BR, Kemendagri dan BPKP.
“Kita berharap semua lembaga pemerintah akan melakukan reformasi birokrasi seperti Ristek,” kata MenPAN dan RB.
