Jakarta, Technology-Indonesia.com – Survei batimetri multibeam untuk memperoleh gambaran morfologi dasar laut dalam menentukan titik-titik Foot of Slope (FOS) terkait delimitasi batas terluar Lintas Kontinen Indonesia (LKI) di perairan Utara Papua telah dilakukan.
Survei LKI dilaksanakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan menggunakan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya yang dilepas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 10 April 2019. Jelang akhir Oktober 2019, BPPT melaksanakan “Penyerahan Produk Kegiatan Hasil Survei Batimetri Landas Kontinen Indonesia Di Utara Papua Tahun 2019”.
Kepala BPPT, Hammam Riza dalam sambutannya mengatakan bahwa penandatanganan kontrak kerja sama swakelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPT terkait survei LKI telah disepakati pada 18 Maret 2019. Kontrak kerja sama melibatkan Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT serta Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai dari BIG.
“Survei tersebut dilakukan menggunakan KR Baruna Jaya I BPPT dengan tujuan melakukan survei batimetri multibeam untuk mendapatkan gambaran morfologi dasar laut area survei,” ujar Hammam di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Pelayanan teknologi Survei Kelautan BPPT, dengan menggunakan KR Baruna Jaya ini menegaskan peran BPPT dalam difusi teknologi, sesuai dengan amanah Undang-undang Sisnas Iptek. “BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi, adalah penyelenggara Iptek yang berfokus meningkatkan produktivitas pembangunan nasional,” tegasnya.
Selain untuk melakukan verifikasi data-data dokumen submisi Ekstensi LKI yang sudah ada, hasil survei tersebut akan dimanfaatkan untuk delimitasi batas terluar LKI di perairan bagian Utara Papua. “Itu nantinya digunakan untuk penentuan titik-titik Foot of Slope dalam rangka delimitasi batas terluar LKI di perairan utara Papua,” jelasnya.
Pelaksanaan Survei Batimetri LKI ini, kata Hammam, merupakan peran difusi teknologi dari Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT melalui pemberian layanan jasa teknologi survei kelautan. Dalam upaya pemberian layanan jasa teknologi survei kelautan ini, BPPT telah melakukan revitalisasi wahana KR Baruna Jaya I, II, III, dan IV secara menyeluruh sejak 2017 lalu untuk memenuhi kelayakan IMO dan SOLAS.
BPPT juga melakukan revitalisasi pada peralatan survei hidro-oseanografi, geologi, geofisika, geodesi, serta peralatan untuk kegiatan perikanan laut dan meteorologi. Salah satu peralatan yang direvitalisasi BPPT adalah system Multibeam Echosounder Teledyne Hydrosweep DS yang digunakan BPPT dalam survei LKI yang kemampuannya mencapai kedalaman 11.000 m.
Hammam menuturkan, peralatan satu ini membantu KR Baruna Jaya I dalam memperoleh model 3D morfologi dasar laut perairan di Utara Papua. “Dengan system multibeam echosounder tersebut, KR Baruna Jaya I berhasil mendapatkan model 3D morfologi dasar laut perairan di Utara Papua, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai data primer untuk mendukung dokumen submisi Ekstensi LKI,” tuturnya.
System multibeam ini juga memiliki kegunaan lainnya dalam mendukung program riset, pengembangan, inovasi, pembangunan infrastruktur kemaritiman nasional serta program nasional lainnya.
Pelaksanaan survei LKI ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia( LIPI), Pushidrosal TNI, ITS serta UNDIP.
Hammam berharap kerja sama tersebut terus berlanjut dalam upaya mendorong Indonesia menjadi negara yang maju dan mandiri pada segala bidang. “Saya berharap kerja sama antar lembaga negara ini dapat terus terjalin dengan harmonis, sebagai wujud sikap nasionalisme dan cinta tanah air NKRI untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan mandiri,” pungkasnya.
Acara Penyerahan Produk Kegiatan Hasil Survei Batimetri Landas Kontinen Indonesia Di Utara Papua Tahun 2019 dihadiri Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin, Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna, Sekretaris Utama BPPT Dadan Moh. Nurjaman, serta Deputi Kepala BPPT Bidang TPSA Yudi Anantasena.
