Jakarta,Technology-Indonesia.com – Indonesia masih dihadapkan pada masalah stunting. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja berpendapat, persoalan stunting bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun sebagai salah satu pemangku kepentingan terhadap ketersediaan pangan yang bergizi, KKP melakukan berbagai upaya pencegahan stunting.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan KKP yaitu mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). “Mengapa Kami terus mengampanyekan makan ikan ini? Selain kandungan proteinnya yang tinggi, ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, vitamin D, fosfor, vitamin B2, zat besi, zink, yodium, magnesium, dan kalium,” jelas Sjarief saat menyalurkan sejumlah bantuan program prioritas bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4/2019).
Kandungan gizi yang tinggi inilah yang menurut Sjarief membuat konsumsi ikan khususnya pada 1.000 hari pertama setelah kelahiran, dapat membantu mencegah stunting dan keterbelakangan mental pada anak. “Karena itu, kami mengajak pemerintah daerah, para tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.”
Sjarief mengungkapkan, berbagai program dan kebijakan KKP turut berpengaruh terhadap angka konsumsi ikan nasional. Pada 2018, konsumsi ikan per kapita secara nasional yakni 50,69 kg/kapita. Angka ini menempatkan konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia dalam kategori tinggi.
“Selain itu, konsumsi ikan per kapita nasional dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan grafik yang terus naik. Saat Ibu Susi pertama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014, konsumsi ikan per kapita tercatat baru sebesar 38,14 kg/kapita,” lanjutnya.
Penyerahan bantuan program prioritas sektor kelautan, perikanan, dan pertanian dari KKP dan Kementerian Pertanian (Kementan) ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja Anggota IV dan V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Pantai Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang.
Sebagai bentuk perhatian nyata kepada masyarakat, Sjarief menyerahkan bantuan dukungan sarana bidang kelautan dan perikanan dari KKP senilai Rp11,01 miliar. Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy menyerahkan bantuan sarana pertanian dari Kementan berupa alat mesin pertanian (Alsintan) senilai Rp529 juta.
Selain menyerahkan bantuan, pemerintah juga menyosialisasikan berbagai program prioritas KKP dan Kementan kepada para pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam, pengolah ikan, pelaku usaha perikanan, dan petani. Kehadiran BPK dan DPR merupakan bentuk fungsi pengawasan di sektor kelautan dan perikanan serta pertanian.
Sjarief berharap agar bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia berpesan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk usaha perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability).
“Mencapai keberlanjutan bukan hanya dengan penataan alat tangkap atau penghentian destructive fishing, tetapi juga dengan upaya membebaskan perairan laut dari sampah plastik. Ini menyangkut laut sebagai masa depan bangsa. Laut bersih, sudah tentu akan mampu menjamin masa depan kelestarian sumber daya yang ada bagi kepentingan generasi mendatang,” tutupnya.
