TechnologyIndonesia.id – Indonesia telah siap menerapkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Sesuai hasil penilaian Readiness Assessment Methodology (RAM)-AI UNESCO, Indonesia perlu memperhatikan konektivitas, talenta digital dan manajemen risiko AI.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyatakan sebagai salah satu deep technology, masyarakat perlu lebih mengenal teknologi AI. Karena itu, Kementerian Komdigi menggandeng Siberkreasi agar pemanfaatan teknologi itu lebih optimal.
“Karena kecerdasan buatan ini sudah dipakai di semua sektor, karena itu masyarakat harus mengenal apa aspek negatifnya dan di mana aspek positif yang membawa manfaat buat kehidupan mereka. Baik dimensi etis maupun bagaimana cara kerja sebuah kecerdasan buatan,” tuturnya usai pertemuan dengan Komunitas Siber Kreasi di Raminten’s Kitchen Kota Yogyakarta, Selasa (10/12/2024).
Nezar Patria menekankan komitmen Kementerian Komdigi dalam meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat. Menurutnya kolaborasi dengan siber kreasi akan memungkinkan upaya pemanfaatan internet secara sehat.
“Kita bicara tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Komdigi, sebelumnya dengan Kominfo, untuk program literasi digital khususnya. Kita bicara bagaimana meningkatkan kerja sama terutama kampanye untuk anti judi online dan bagaimana menggunakan internet secara sehat,” jelasnya.
Nezar Patria menyatakan, dengan nomenklatur baru Kementerian Komdigi, sinergi literasi digital akan lebih optimal.
“Ada Direktorat Jenderal Ekosistem digital. Kita coba bersinergi untuk program literasi digital, terutama yang tadi deep teknologi itu, artificial intelligence dan dimensi etiknya. Di 2025 masuk program prioritas,” ungkapnya.
Menurut Nezar Patria, Kementerian Komdigi juga telah melakukan dialog dengan pelaku industri, organisasi masyarakat, hingga akademisi mengenai pengaturan pemanfaatan deep technology, dan akan terus mematangkan kebijakan melibatkan semua pihak.
“Semua pihak kita ajak bicara dan kemungkinan kita akan godok satu peraturan yang sudah pernah saya sampaikan. Tapi kita lagi menimbang apakah dia peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” ujarnya.
