TechnologyIndonesia.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bekerja sama dalam pembangunan kapal patroli Dirjen Bea dan Cukai.
Hasil desain rancangan kapal patroli FPB 28 dan FPB 38 dipaparkan dalam forum diskusi interaktif, di Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).
“Selanjutnya, penyerahan pekerjaannya akan dilakukan pekan depan di Yogyakarta,” kata Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) BRIN Widjo Kongko.
Dia menyampaikan, desain kapal patroli ini menampilkan beberapa teknologi kunci terkait pemenuhan kecepatan maksimum, material kapal dari aluminium, sistem mitigasi, komunikasi yang terintegrasi dengan fitur digital.
Kapal patrol ini juga dilengkapi dengan radar surveillance dan radar navigasi, juga ada sistem dinamis stream untuk mengurangi rolling kapal.
“Kami berkomitmen siap mengawal dan mendampingi proses persiapan pengadaan kapal ini sampai proses selesai sesuai dengan capaian yang sudah dijadwalkan,” terangnya.
Sekretaris Dirjen Bea dan Cukai Ayu Sukorini mengungkapkan, kerja sama yang ditempuh dengan BRIN ini sangat mendukung salah satu tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai dalam menjaga perairan RI, di antaranya mencegah masuknya barang-barang terlarang.
“Sampai saat ini kami memiliki lima pangkalan operasi. Kami juga sedang memproses penambahan satu pangkalan operasi,” jelas Ayu.
Menurutnya, misi tersebut harus didukung dengan perlengkapan dan peralatan yang salah satunya adalah kapal yang sedang dikerjasamakan ini.
Ayu juga menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dalam pembangunan kapal tersebut akan dilakukan dengan kontrak multi years. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh BRIN ini akan menjadi basis dari pengadaan yang pihaknya lakukan secara multi years sampai 2027.
Dia berharap, tambahan pangkalan tersebut bisa diperkuat lagi. Mengingat, beberapa kapal yang dimiliki sudah perlu diganti. Sehingga pekerjaan bersama ini dianggap menjadi penting bagi Dirjen Bea dan Cukai.
“Kami harap ada pendampingan dari BRIN untuk memastikan pekerjaan teratasi, baik dari sisi teknis maupun administrasi,” harapnya.
Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian dalam sambutannya mengarahkan agar para periset BRIN merancang kapal tersebut sesuai dengan kebutuhan Dirjen Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dia menegaskan, hasil rancangan periset BRIN tersebut dikombinasikan dengan berbagai teknologi yang sudah dimiliki dan diterapkan oleh BRIN. Namun menurutnya, masih ada beberapa peluang pengembangan untuk lebih memenuhi kebutuhan ke depannya.
Amarulla menyampaikan komitmen BRIN memberikan pendampingan dalam proses pembangunan kapal, terutama terkait penambahan pangkalan.
“BRIN siap melakukan riset untuk kebutuhan tersebut terutama memenuhi efektivitas dan efisiensinya,” tegas dia.
BRIN, lanjut Amarulla, mempunyai program simulasi untuk menghitung posisi terbaik pangkalan-pangkalan bagi Dirjen Bea dan Cukai.
Dia berharap, pembangunan kapal itu sendiri juga memiliki fungsi untuk bisa membantu pihak Dirjen Bea dan Cukai menentukan galangan kapalnya. Di mana, proses pembangunannya tentu saja memenuhi standardisasi untuk membangun dengan tepat waktu dan harganya sesuai dengan perencanaan.
Menurutnya, ada banyak hasil riset BRIN yang bisa diterapkan dalam rangka pembangunan tersebut.
Amarulla juga menaruh harapan besar dengan menyebutkan konsep multi function custom vessel. Mengingat, status kapal bea cukai adalah kapal pemerintah.
Dia juga menginginkan hasil pembangunannya nanti menjadi standar dunia, mengingat sejarah panjang Dirjen Bea Cukai yang sangat berperan dalam menjaga kemerdekaan Indonesia.
Amarulla mengarahkan agar proses pembangunannya nanti sesuai dengan peraturan hukum laut internasional.
“Kapal bea cukai ini kapal pemerintah yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia dan wilayah hak berdaulat indonesia. Ini yang harus bisa dirancang untuk ke depannya,” tegasnya.
Apalagi, Indonesia dengan wilayah perairan yang dua per tiga bagiannya sendiri menyimpan kekayaan koral atau terumbu karang.
Menurutnya, dari hal tersebut, Dirjen Bea dan Cukai membuka peluang sektor baru untuk menambah pemasukan negara selain tugasnya dalam hal keamanan wilayah.
“Maka kapal harus dirancang untuk mampu memiliki fungsi-fungsi tadi. Salah satunya, sistem komunikasi yang sangat vital,” kata Amarulla.
Hal ini, tutur dia, untuk menjelaskan kebutuhan kemampuan dalam melaporkan secepat mungkin hasil pengawasan, yakni bukti-bukti kapal asing melintas yang melanggar hukum perairan Indonesia.
“Buktinya tidak hanya barang bukti yang tertangkap tangan tapi juga bukti digital, forensik, dan sebagainya,” tambah Amarulla.
Dalam forum diskusi, pemaparan desain rancangan pembangunan kapal disampaikan oleh Peneliti PRTH BRIN Muryadin.
Hadir juga para pembicara dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, Kementerian Perindustrian, Iperindo, PIKKI. Hadir juga menyimak dan memberikan masukan Komisi Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, LKPBJP, serta lingkungan akademisi, asosiasi atau pelaku usaha, dan industri lainnya.
Amarulla berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi signifikan kepada kementerian dan lembaga, serta entitas lainnya. Dengan diskusi lebih masif akan membuka kesempatan dan peluang pengembangan yang lebih baik. (Sumber brin.go.id)
BRIN Rancang Desain Pembangunan Kapal Patroli Bea dan Cukai
