Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyetujui revisi Plan Of Development (POD) Blok Masela dengan nilai investasi lebih dari USD 14 milyar yang diajukan INPEX Indonesia sebagai Kontraktor Production Sharing (KPS/PSC). Akibatnya, INPEX Indonesia menyatakan akan mengurangi operasionalnya di Blok Masela sebesar 40%.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Fadel Muhammad menyatakan Komisi VII akan segera memanggil Menteri ESDM mengenai hal tersebut. “Tertundanya persetujuan POD menyebabkan investasi yang sudah jelas di depan mata belum bisa terealisasi,” tegas Fadel dalam seminar Evaluasi Perekonomian 2015 dan Prediksi Perekonomian Nasional 2016 di Jakarta, Kamis (17/3/2016).
Menurut Fadel, belum disetujuinya POD ini yang diajukan beberapa tahun lalu, membuat INPEX menyatakan mengurangi operasionalnya di Blok Masela sebesar 40%. “Itu artinya pengurangan tenaga engineering yang terlibat dalam lapangan LNG Blok Masela yang sebagian besar tenaga kerja Indonesia,” lanjutnya.
Hal tersebut juga dilakukan oleh kontraktor PSC Shell di lapangan Blok Masela. “Kontraktor Shell melakukan pengurangan tenaga kerja engineering Indonesia. Jadi banyak sekali korban dari tertundanya persetujuan POD ini,” ujar Fadel.
Fadel sangat menyayangkan kinerja serta ketidaktegasan Kementerian ESDM. Hal ini bisa menjadikan citra investasi di Indonesia semakin tercoreng di mata investor asing. “Sementara itu, kita gembar-gembor menarik investasi ke dalam negeri dan mempermudah perizinan. Tetapi begitu ada investasi yang akan membangun industry LNG malah diperlambat. Ini sama saja penghambat dalam pembangunan,” ucap Fadel.
Lantas Fadel menjelaskan, apakah nanti lapangan LNG ini akan dibangun di darat-Onshore atau di laut Offshore tidak jadi masalah. “Kita berpatokan pada kajian-kajian internasional yang profesional dan kredibel dalam bisnis minyak dan gas. Tentunya kita juga tidak mengesampingkan pula pembangunan perekonomian Maluku Utara yang akan memberikan multi player effect besar bagi perekonomian Maluku Utara,” lanjut Fadel.
Komisi VII akan mendesak Menteri Sudirman Said agar segera merealisasikan POD agar dalam tahun ini bisa dilakukan konstruksinya. “Apalagi saat ini harga minyak sudah anjlok sampai pada titik terendah di harga USD 31 per barel. Turunnya harga minyak ini mengakibatkan penerimaan negara anjlok dan beban APBN semakin berat dalam membiayai pembangunan negeri ini,” pungkas Fadel. Albarsah