Jakarta, Technology-Indonesia.com – Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengajak stakeholder agar secara bertahap memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang jumlahnya kian terbatas. Indonesia juga berkomitmen mencapai penurunan emisi atau dekarbonisasi sebanyak 29% pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional untuk mencapai nett zero emission pada 2070.
Pemerintah Indonesia mencanangkan target bauran energi sebesar 23% untuk EBT pada tahun 2025. Namun pencapaian bauran energi untuk EBT baru mencapai 13,55% hingga April 2021. Untuk itu diperlukan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat mewujudkan target tersebut.
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Mineral (TIEM) Eniya Listiyani Dewi menyampaikan bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah berperan aktif dalam pengembangan pilot plant untuk EBT, salah satunya pilot plant Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). BPPT bekerjasama dengan beberapa pihak mengembangkan PLTP condensing 3MW Kamojang, Jawa Barat dan PLTP binary cycle 500kW Lahendong, di Sulawesi Utara.
“Sinergi riset dari PLTP atau pilot plant hingga skala komersial perlu dukungan dari berbagai pihak,” kata Eniya saat membuka pelaksanaan Pekan Inovasi EBT Indonesia hari kedua yang digelar secara daring pada Rabu (28/7/2021). Perhelatan selama tiga hari ini akan banyak mengupas berbagai EBT yang sangat layak untuk dipertimbangkan dalam rangka mendukung next zero emission di Indonesia.
Eniya menerangkan bahwa 40% cadangan panas bumi (geothermal) dunia ada di Indonesia. Namun, pemanfaatannya hanya mencapai 8%, dari potensi 23,9 GW hanya termanfaatkan 2.1 GW. Panas bumi lebih stabil dan tidak tergantung energi fosil, cuaca, dan musim. Rendah emisi CO2, dan tapak proyek lebih ringkas dari EBT lainnya.
Pada PLTP Kamojang, pihaknya mengembangkan condensing turbin dengan skala 3 mega watt. Dalam pengembangan PLTP Kamojang, BPPT bekerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT PLN (Persero), PT Pindad, dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi.
Menurut Eniya, alih teknologi sudah dilakukan dengan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) mencapai 63% dan saat ini sudah mempunyai Sertifikat Laik layak Sinkron (SLS). “Kita sedang berupaya mendapatkan sertifikat layak operasi yang akan didapat pada tahun ini. Kita harapkan dengan adanya kontinuitas pengkajian, PLTP ini nanti bisa dioperasikan oleh PLN,” lanjutnya.
Sementara untuk PLTP binary cycle 500kW Lahendong, BPPT didukung oleh pihak jerman dan beberapa perusahaan seperti Kalorindo, PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN (Persero), Ristek/BRIN, GFZ, dan Guntner. PLTP Lahendong sudah mendapatkan Sertifikat Laik Sinkron dan beroperasi kontinyu sejak September 2017. “Kita membuktikan bagaimana konsep binary cycle bisa dilahirkan di Lahendong,” tuturnya.
Dari pengembangan dua PLTP tersebut, Eniya menekankan bahwa ekosistem riset dan inovasi PLTP perlu dibangun. Selain sinergi antara pemerintah dan akademisi, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk pengelolaannya, serta kesiapan dari industri.
“Kalau kita sudah membutktikan bahwa PLTP yang di Kamojang berhasil, kita akan memperbanyak dalam skala modular yaitu 3 MW, skala yang potensial untuk bisa mencapai nilai yang kompetitif,” terangnya.
Untuk membuktikan bahwa PLTP bisa bergerak, pihaknya sudah melalui tahapan dan waktu yang panjang. Dalam program priortitas riset nasional (PRN) PLTP sejak 2020 dari mulai feasibility study, skema bisnis dan pengembangan komponen PLTP, instalasi sistem PLTP, hingga uji keandalan sistem PLTP sudah dilalui.
“Pengalaman di dalam tahapan pengembangan PLTP Kamojang dan Lahendong sudah kita lalui sejak 10 tahun lalu. Ini akan menjadi satu model yang bisa kita duplikasi dalam bentuk modular di tempat lain. Kita harapkan geothermal ini menjadi salah satu pengungkit dari energi baru dan terbarukan,” tandas Eniya.
Dorong Pemanfaatan EBT, BPPT Kembangkan PLTP di Kamojang dan Lahendong
