Jakarta – Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC-BPPT) Tri Handoko Seto menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan pelaksanaan operasi TMC di Jakarta guna mengurangi polusi.
“Jangan tanya BPPT urgensi kapan dilaksanakan modifikasi di Jakarta. Itu semua bergantung masyarakat Jakarta apakah polusi harus diatasi segera. Jika BPPT diminta, kami akan segera laksanakan,” ujarnya kepada media di Jakarta, kemarin (29/7/2019).
Menurut Tri Handoko Seto, penerapan TMC (teknologi modifikasi cuaca) untuk mengatasi polusi udara sudah dilakukan di negara-negara seperti Korea, China, dan Thailand. Sementara di Indonesia, terbetik kabar akan dilaksanakan di kota Jakarta pada pertengahan Juli, namun kenyataannya Pemda DKI hingga kini masih menunda dan belum menetapkan kembali waktu pelaksanaannya.
Seto mengakui, TMC untuk mengatasi polutan memang relatif baru di Indonesia. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Pemda DKI dan swasta untuk sama-sama meningkatkan kemampuan bangsa menguasai teknologi ini. “Polusi adalah masalah bersama. Jika menyangkut alam, teknologi manapun tidak mungkin 100 persen berhasil. Juga, jangan dilihat dari nilai uang yang dikeluarkan. Justru, semakin teknologi ini digunakan, maka tingkat akurasi dan efektivitas akan meningkat,” ujarnya.
Mekanisme pembiayaan operasi TMC itu sendiri, kata Seto, dapat dilakukan melalui skema PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau swakelola. Untuk swakelola, lanjut dia, semua kebutuhan operasional pelaksanaan TMC ditanggung user (pengguna), sedangkan jika PNBP, maka penerimaan masuk kas negara.
