TechnologyIndonesia.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berkembang pada pertengahan 2026 hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun dan awal 2027.
Langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat pada Senin (29/6/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai bencana hidrometeorologi kering, terutama kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan ketersediaan air baku, terganggunya produksi pertanian, serta meningkatnya ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BNPB telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, antara lain melalui optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan.
Upaya lainnya berupa pengembangan jaringan pipanisasi air bersih sebagai solusi penyediaan air jangka panjang, penguatan kapasitas daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, serta memastikan kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
BNPB juga telah mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari upaya mitigasi struktural dan penguatan ketahanan air masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Menurut Suharyanto, kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu hingga bencana terjadi.
“Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” ujarnya.
Selain upaya mitigasi kekeringan, BNPB juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan karhutla.
BNPB menekankan bahwa mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla harus terus ditingkatkan agar kejadian kabut asap lintas batas seperti yang terjadi pada tahun 2015 tidak terulang kembali.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPS, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, serta Kepala BMKG sebagai bagian dari penguatan koordinasi nasional menghadapi dampak El Nino.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah dengan upaya mitigasi dampak fenomena El Nino, mengingat potensi gangguan terhadap produksi pangan dan distribusi komoditas strategis yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
