Jakarta, Technology-Indonesia.com – Prioritas nasional pengembangan riset dan inovasi harus berorientasi terhadap dampak positif untuk masyarakat. Untuk menguatkan ekosistem riset dan inovasi di wilayahnya, pemerintah provinsi perlu menyiapkan rencana induk kelitbangan jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yopi menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kelitbangan 2023 tentang Kolaborasi Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah untuk Nusantara. Kegiatan Rakorda ini dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan BRIDA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/05/2023).
Yopi melanjutkan, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) perlu mengemas suatu sentra untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya riset dan inovasi daerah.
“Tentunya diharapkan keberterimaan riset dan inovasi akan semakin meningkat. Dengan revisi perpres 93/2011 yang saat ini sedang berlangsung, BRIDA akan mendapat tugas tambahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Kebun raya daerah,” ucapnya.
Dia menyampaikan, rencana aksi BRIDA bersama BRIN melalui, pertama, penguatan kapasitas SDM BRIDA seperti, optimalisasi sivitas BRIN di daerah untuk mendukung BRIDA. Program magang sivitas BRIDA ke unit kerja di BRIN.
“Kedua, BRIDA sebagai pemberi rekomendasi kebijakan ke pimpinan daerah dan Bappeda, yang berbasis data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Melakukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan di daerah dengan pemerintah pusat melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Daerah. Berkoordinasi dengan Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN bersama Kementerian Koordinator terkait,” jelasnya.
Ketiga, paparnya, BRIDA sebagai OPD pengelola Kebun Raya Daerah sekaligus sebagai pusat pembinaan UMKM. Kemudian sebagai pusat peragaan iptek bersama jejaring pusat peragaan iptek nasional, yang didukung oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN.
“Keempat, mendorong pemanfaatan iptek, khususnya teknologi tepat guna di kalangan pelaku ekonomi daerah. Joint call riset dan inovasi penanganan masalah spesifik di daerah oleh Pemda dan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN,” tambahnya.
Ia menjabarkan, BRIDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek di daerah. Tentunya sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan, yang berpedoman pada nilai Pancasila.
Dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan tersebut, BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek di daerah merupakan dokumen yang memberikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi di daerah. Guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah,” paparnya.
Rencana induk dan peta jalan disusun berdasarkan program prioritas pembangunan. Berdasarkan RPJMD atau RPD untuk mempercepat capaian target programnya, dan ditetapkan oleh peraturan kepala daerah.
Sebagai informasi, Rakorda dibuka langsung oleh Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim Fitriansyah. Dia mengatakan, BRIDA telah menyiapkan renstra Provinsi Kaltim sampai dengan 2026. Dalam rangka penguatan BRIDA secara kolaboratif dengan perguruan tinggi, dan sejalan dengan BRIDA Kabupaten dan Kota.
“Setelah Rakorda akan dilanjutkan dengan Rakornis yang akan membahas hubungan dengan Kabupaten/Kota. Kami akan mempelajari secara langsung BRIDA NTB, yang telah mempunyai pabrik sepeda listrik yang sudah ekspor. Pabrik kosmetik, green house, peternakan, dan edu wisata yang akan segera dikunjungi,” tuturnya.
Dia berharap, Rakorda menghasilkan rumusan tema-tema riset dari berbagai bidang, baik pangan, ekonomi, energi, lingkungan, maupun Science Techno Park.
“Kami mohon arahan kepada BRIN karena banyak hal yang harus disiapkan BRIDA, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Bapak Gubernur Kaltim menyampaikan pesan agar BRIDA tidak hanya memikirkan kebutuhan Kaltim. Pikirkan pula kebutuhan secara nasional, karena itu tema Rakorda adalah untuk Nusantara,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menjelaskan, agar anggaran daerah untuk diperbesar, karena sejatinya BRIDA adalah ujung tombak inovasi di daerah. Apalagi Kaltim sebagai garda terdepan ibu kota negara yang benar-benar harus bisa menyampaikan inovasi kepada negara.
“Kaltim ini saya melihat peluang untuk menjadi daerah dengan swasembada beras terbesar. Selama ini dalam 1 hektar dapat menghasilkan 2 -3 ton hasil panen. Semoga dengan hasil inovasi BRIDA bisa menjadi 90 ton, maka perlu pemikiran para cendekiawan BRIDA,” harapnya.
Dirinya menegaskan, akan mendorong terus kegiatan BRIDA ke depan. “Setelah Rakorda selesai yang kami harapkan tidak hanya sebatas Rakorda, tetapi apa yang akan dilakukan setelah Rakorda ini. Kami menunggu usulan-usulan dari BRIDA Kaltim, jumlah anggaran yang dibutuhkan supaya BRIDA ini benar-benar bisa menghasilkan inovasi untuk Kaltim,” ungkapnya.
Pada acara yang sama, Kepala BRIDA NTB Amry Rakhman mengatakan, tujuan pembentukan BRIDA NTB untuk mewujudkan ekosistem riset, inovasi, dan teknologi. Kemudian terintegrasi, sebagai solusi problematika pembangunan ekonomi di Provinsi NTB.
“Capaian kinerja BRIDA NTB 2019-2022 pada litbang inovasi dan teknologi, salah satunya sebagai Provinsi Terinovatif di Indonesia. Pengembangan sumber daya iptek yaitu standarisasi peralatan mesin Industri Kelas Menengah (IKM) Mitra 29 jenis. Kemitraan dan Inkubasi Bisnis atau Start Up IKM permesinan 43 mitra, IKM olahan 46 Mitra, SMK 10 mitra, dan sebagainya,” ucapnya penuh antusias.
Sementara itu, untuk bidang pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan teknologi, serta eduwisata, BRIDA NTB membuka kunjungan wisata keilmuan, inovasi, dan teknologi sebanyak 10.939 untuk masyarakat. Kemudian, untuk magang/PKL mahasiswa sebanyak 61 orang, Inovtek Expo sebanyak 1.979 orang, dan untuk PIRN mencapai 400 orang. (Sumber brin.go,id, Ilustrasi: pixabay.com/jarmoluk)
BRIDA sebagai Pemberi Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data IDSD
