Indonesia merupakan negara potensial bagi negara produsen alat-alat berat di dunia seperti Amerika, Swedia, Jepang dan korea. Kebutuhan alat berat sangat diperlukan dalam aktifitas pembangunan infrastruktur di berbagai bidang pembangunan. Kebutuhan alat berat pada sektor lain juga sangat tingi seperti sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
Menurut Yaya Supriatna, Kepala Bidang Material dan Peralatan Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), nilai pasar pasar konstruksi meningkat dari Rp 300 Triliyun (2012) menjadi 400 Triliyun (2013). Kebutuhan investasi untuk tahun 2010 -2014 sebesar Rp 1.924 Triliyun. Maka kebutuhan alat-alat berat sangat besar untuk memenuhi ketepatan waktu dalam penyelesaian berbagai pekerjaan. ”Kita juga memerlukan peralatan yang efektif dengan harga yang murah,” terang Yaya.
Dade Suatmadi, Kepala Subdit Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian dan Alat Berat Kementerian Perindustrian mengatakan, Indonesia sudah mampu membuat berbagai komponen alat berat untuk pembangunan infrastruktur. Namun 60 persen atau sekitar 12 ribu dari kebutuhan sebanyak 20 ribu unit per tahun masih diimpor
“Hanya sekitar 8.000 unit (40 persen) yang dipasok dalam negeri,” katanya seusai Diskusi “Inovasi Teknologi Konstruksi Alat Berat untuk Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang Program MP3EI” yang digelar Masyarakat Penulis Iptek (Mapiptek) di Jakarta, Senin (24/6).
Alat berat yang dibuat di Indonesia itu pun, lanjut Dade, merupakan buatan industri PMA (Penanaman Modal Asing) seperti Caterpillar, Hitachi, Sumitomo, dan Komatsu yang TKDN-nya (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hanya sekitar 60 persen. Menurutnya, merk dan investasi asing itulah yang bisa berkembang di Indonesia, meski bodi dan komponen alat berat, kecuali “engine” seluruhnya bisa dibuat oleh bangsa Indonesia.
“Itu karena untuk investasi modalnya besar, kalau tenaga kita punya, ahlinya pun bisa dibeli. Peluang kita adanya di alat berat di bawah 30 ton yakni mesin untuk perkebunan. Kalau yang di atas 70 ton sampai 200 ton itu serahkan saja ke negara-negara yang lebih maju karena bakal kalah bersaing,” katanya.
Persaingan industri alat berat di pasar global, urainya, saat ini semakin sulit sejalan dengan stok berlebih negara-negara maju karena melemahnya permintaan terutama di Eropa, ditambah lagi fakta terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di China sehingga industri alat berat China mulai melirik pasar Indonesia.
Sementara itu, staf ahli Menteri Riset dan Teknologi bidang transportasi I Wayan Budiastra menyayangkan Indonesia yang selalu sekadar dijadikan pasar oleh negara-negara lain. Padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah investasi berupa pembangunan pabrik yang berarti ada nilai tambah bagi bangsa. “Kalau bisa, menggunakan hasil-hasil riset dari para peneliti di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Dade, Perusahaan-perusahaan PMA selama ini tak bersedia menggunakan hasil riset komponen para peneliti Indonesia, karena mereka memiliki teknologi hasil risetnya sendiri dan lebih suka investasinya bersifat relokasi.
“Prototipe hasil riset peneliti kita seharusnya dikerjakan oleh BUMN, misalnya PT Len untuk komponen elektronika. Jadi jangan berharap pada PMA. Sebab yang pernah terjadi, misalnya BPPT untuk engine 600 cc saja ‘ribet’, bagaimana pola ‘sharing’-nya, apakah sistem saham, apakah jual paten, padahal MoU sudah ditandatangani delapan tahun lalu, tapi sampai sekarang tak ada kelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Presdir PT Intraco Penta Prima, Willy Rumondor mengatakan, pihaknya memang merupakan ‘dealer’ alat berat merk Volvo, tetapi pihaknya punya visi untuk membangun pabrik komponen juga di Indonesia.
“Saat ini kami sudah punya 10 item komponen yang diproduksi sendiri di Indonesia. Kami optimistis karena Eropa saja yang dibangun sejak ratusan tahun lalu masih terus membangun, dan itu berarti kebutuhan akan alat berat tidak pernah berhenti,” katanya.
