Judul Buku : Ragam Pemikiran Pengembangan Pertanian 2017
Penelaah : Tahlim Sudaryanto, Nur Richana, Elna Karmawati, Deciyanto Soetopo, Supriyadi, Suyamto, Budi Marwoto, dan Tjeppy D. Soedjana
Editor : M. Husen Sawit dan Hermanto
Penerbit : IAARD PRESS, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Tebal : xxxvi + 263 Halaman
Cetakan : I, 2018
Jakarta, Technology-Indonesia.com – Menindaklanjuti visi nawacita Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mencanangkan program Pembangunan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP). Pembangunan pertanian tidak hanya berhenti pada kecukupan pangan, namun juga harus memerhatikan ekspor komoditas bernilai tinggi untuk meningkatkan pemasukan negara dan kegiatan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Salah satu wilayah pengembangan LPBE adalah Kabupaten Kupang yang berdekatan dengan Distrik Oekusi (Timor Leste). Strategi dan program aksi ekspor pangan yang dapat ditempuh di daerah perbatasan ini antara lain pengembangkan usaha pertanian rintisan ekspor; pembangunan berbasis industri peternakan sapi dan ayam; pembangunan pasar dan sistem logistik; serta pembangunan kerangka regulasi dan sistem insentif. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Oepoli, penyelesaian jalan raya Sabuk Merah Perbatasan, dan peningkatan pelabuhan Naikliu merupakan prakondisi mutlak keberhasilan Pembangunan LPBE di Kabupaten Kupang.
Kawasan perbatasan lainnya seperti Kabupaten Merauke dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua, serta Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan dengan Papuanugini berpeluang mengekspor pangan/beras. Untuk itu perlu kebijakan untuk pembangunan fondasi ekspor dan langkah operasionalisasi, antara lain kerja sama bilateral bidang perdagangan/beras, pembangunan infrastruktur untuk memermudah transportasi, serta mendorong peran swasta.
Untuk memercepat upaya pencapaian target ekspor beras di wilayah perbatasan diperlukan kebijakan atau regulasi yang mengarah pada pemanfaatan teknologi pascapanen untuk meningkatkan rendemen dan mutu beras ekspor. Salah satunya teknologi auto-pneumatic husking dalam rangkaian proses penggilingan padi.
Mutu beras ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya proses pengolahan di penggilingan padi. Di Indonesia, penggilingan padi didominasi unit penggilingan skala kecil (PPK) dengan proporsi 94,13%, sedangkan penggilingan padi skala menengah 4,74%, dan skala besar 1,14%. Di sisi lain, wilayah perbatasan umumnya belum memiliki infrastruktur dan sarana penggilangan padi yang memadai. Teknologi pra dan pascapanen juga relatif belum berkembang di wilayah ini.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi padi dan jagung di wilayah perbatasan lain seperti Kepri, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Utara (Kaltara), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Penyediaan benih melalui program perbenihan yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan karena produsen atau penangkar benih hanya memerbanyak benih varietas yang telah memiliki pasar.
Karena itu, ketersediaan benih varietas unggul yang sesuai dengan permintaan pasar ekspor di wilayah perbatasan tidak memadai. Pengembangan Desa Mandiri Benih (DMB) untuk memercepat upaya penyediaan benih varietas unggul yang belum komersial masih terkendala oleh sistem penyediaan dan penyaluran benih sumber yang sesuai preferensi.
Kementerian Pertanian disarankan mengembangkan program DMB di wilayah perbatasan menggunakan referensi Model Desa Mandiri Benih (M-DMB), dengan memanfaatkan jaringan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Badan Litbang Pertanian. Dalam upaya pemenuhan benih bermutu dari varietas yang sesuai dengan preferensi disarankan melalui pemutihan varietas lokal yang telah digunakan petani.
Sementara, Pulau Bintan yang merupakan daerah perbatasan RI dengan Malaysia dan Singapura potensial dikembangkan sebagai kawasan hortikultura, meliputi tanaman sayuran dan buah-buahan dataran rendah toleran suhu panas. Target ekspor sayuran organik dan hortikultura lainnya ke Singapura adalah 160 ton per hari.
Kebijakan yang menghambat ekspor antara lain regulasi untuk melindungi pertumbuhan pertanian, industri, dan tenaga kerja lokal. Rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian antara lain menciptakan inovasi kelembagaan, yang mampu memercepat aktivitas ekonomi dan menyumbangkan nilai tambah.
Format inovasi kelembagaan dapat berupa ombudsman pertanian, yaitu badan khusus yang bertugas menampung keluhan masyarakat, baik sebagai pelaku utama pertanian maupun pelaku usaha (eksportir). Ombudsman pertanian harus mampu membangun jejaring kerja, berupaya mencegah dan membantu memecahkan masalah pertanian yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.
Pembangunan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor mendapat pembahasan khusus dan mendalam dalam buku ini, disamping sektor-sektor petanian lainnya. Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan merupakan suatu keharusan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Dalam implemetasinya, pembangunan pertanian memerlukan program dan kegiatan multidisiplin yang melibatkan berbagai sektor secara terpadu. Sistem pertanian terpadu yang dikembangkan di kawasan perbatasan bersifat strategis namun perlu mendapat pendampingan teknis yang intensif dan dana yang memadai.
Buku Ragam Pemikiran Pengembangan Pertanian 2017 ini diterbitkan atas kerja sama Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) dengan Sekretariat Badang Litbang Pertanian (Balitbangtan). Buku ini merupakan kontribusi FKPR dalam pembangunan pertanian. FKPR melalui pertemuan pada 2017 telah menjaring ide, gagasan, dan pemikiran para profesor riset dan peneliti di lingkungan Balitbangtan dalam bentuk tulisan ilmiah populer yang bersumber dari hasil penelitian.
Buku ini memuat artikel hasil penelitian yang ditulis oleh para profesor riset dan pejabat fungsional peneliti lainnya. Selain aspek teknis yang dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah di lapangan, buku ini juga memuat tulisan hasil penelitian sosial dan ekonomi pertanian. Buku ini layak menjadi referensi bagi para penentu kebijakan pembangunan pertanian.
