Judul Buku : Nuklir untuk Kesejahteraan dan Perdamaian
Penulis : Markus Wauran
Penerbit : BATAN Press
Tebal : xv + 233 halaman
Cetakan : I, 2017
Jakarta, Technology-Indonesia.com – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga saat ini masih menimbulkan sikap pro dan kontra berkepanjangan baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat tanpa solusi yang tegas dan tuntas.
Sebagai sosok yang mendukung kehadiran PLTN di Indonesia, Markus Wauran banyak terlibat dalam berbagai seminar dan diskusi tentang PLTN baik di dalam maupun luar negeri. Dari berbagai pengalaman selama dan sesudah menjadi Anggota DPR-RI, ia banyak menulis berbagai hal terkait nuklir untuk tujuan damai khususnya PLTN.
Markus mengaku semua itu bermula dari rasa cemburu. Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia ini merasa cemburu mengapa negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Pakistan, dan Tiongkok bisa membangun PLTN untuk memasok kebutuhan listrik negaranya. Sementara di Indonesia, sampai saat ini pembangunan PLTN masih terus dimainkan sebagai wacana walaupun sumber daya manusia yang ada memiliki kemampuan untuk membangun dan mengoperasikannya.
Buku ini berisi kumpulan artikel Markus Wauran di salah satu media cetak nasional. Buku ini merupakan bunga rampai yang berisi aneka topik tentang teknologi nuklir khususnya PLTN. Misalnya, sejarah nuklir, pemanfatan nuklir, hingga pro kontra PLTN yang tak kunjung usai.
Buku ini juga mengupas rencana pembangunan PLTN baik di Indonesia maupun industri nuklir secara umum, serta hubungan nuklir dengan geo politik internasional. Meskipun tulisan-tulisan dalam buku ini berdiri sendiri, namun ada benang merah yang menghubungkan fenomena perkembangan iptek nuklir baik secara teknis hingga hubungannya dengan faktor ekonomi sosial hingga politik lokal dan internasional.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot S. Wisnubroto dalam sambutan buku ini mengungkapkan tantangan program PLTN sebenarnya bukan lagi dari sisi teknologi, namun lebih pada sisi sosial politik. Ada fenomena NIMBY (Not in My Back Yard), NIMET (Not in My Elected Term), atau BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody).
Pembuat kebijakan khawatir tidak popular di masyarakat karena isu nuklir ditakutkan menurunkan elektabilitasnya. Meskipun tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat mendukung pembangunan PLTN, namun bisa jadi tingkat persetujuan yang tinggi tersebut dengan syarat asal lokasi jangan di daerah mereka.
Indonesia memulai kegiatan nuklir sejak 1954 melalui pembentukan Komite Negara untuk Penyelidikan Radioaktiviteit yang bertugas melakukan penelitian tentang radioaktif di wilayah Indonesia akibat percobaan bom atom di wilayah Lautan Pasifik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Perancis. Selanjutnya Indonesia memasuki era atom melalui pembentukan Lembaga Tenaga Atom, yang mengalami beberapa kali perubahan nama hingga menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Perkembangan ini diikuti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai iptek nuklir melalui pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Hasilnya, Batan telah melahirkan berbagai aplikasi nuklir di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri, lingkungan, dan lain-lain yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khusus di bidang pertanian, Batan telah mengembangkan berbagai bibit unggul padi yang telah dimanfaatkan oleh petani di berbagai daerah. Keberhasilan ini mendapat pengakuan dan penghargaan internasional “Outstanding Achievement” dari International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 2014.
Namun, aplikasi nuklir di bidang energi khususnya pembangunan PLTN tidak semulus pengembangan aplikasi nuklir di bidang lain. Pembangunan PLTN masih menjadi wacana dan menimbulkan pro kontra tiada kunjung akhir. Bahkan kebijakan pemerintah menempatkan pembangunan PLTN sebagai alternatif terakhir.
Buku bunga rampai ini akan memperkaya pengetahuan pembaca tentang energi nuklir dari berbagai sudut pandang. Markus Wauran memperkirakan dalam waktu dekat akan muncul kekuatan besar yang mampu menyakinkan pemerintah karena alasan obyektif-rasional untuk menempatkan PLTN menjadi prioritas utama sesuai amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2007.
