TechnologyIndonesia.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan jaringan telekomunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan menentukan keberlangsungan layanan publik. Karena itu, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi harus dipandang sebagai kepentingan bersama.
Menurut Nezar Patria, pengalaman di lapangan, khususnya saat bencana, menunjukkan peran vital jaringan telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat.
“Satu hal yang baru kita sadari sangat penting pada hari ini yaitu jaringan telekomunikasi. Saya juga di sana baru sadar kalau jaringan telekomunikasi itu sama pentingnya dengan listrik dan air,” ungkap Nezar dalam Diskusi Panel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di Jakarta Pusat, Rabu (14/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa tanpa jaringan yang berfungsi, berbagai kebutuhan dasar masyarakat ikut terganggu. “Di saat bencana, kita sering kali baru menyadari bahwa infrastruktur telekomunikasi bukan sekadar kabel, menara, atau perangkat teknis, tapi dia sudah menjadi semacam nadi kehidupan,” ujarnya.
Menurut Nezar Patria, kualitas infrastruktur telekomunikasi sangat menentukan arah transformasi digital nasional dan pertumbuhan ekonomi digital.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Daerah tidak menganggap infrastruktur telekomunikasi sebagai objek komersil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi sebagai infrastruktur kritis yang perlu dijaga bersama.
“Ekosistem digital bergantung pada infrastruktur telekomunikasi. Anak-anak butuh akses internet untuk pembelajaran, kemudian UMKM perlu mengakses platform digital, dan banyak layanan-layanan strategis yang memakai jaringan telekomunikasi,” tuturnya.
Harmonisasi Kebijakan
Dalam diskusi panel tersebut, Wamen Nezar menyampaikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional. Harmonisasi ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas.
“Harmonisasi regulasi bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk tetap terhubung dan mendapatkan layanan publik yang layak,” tandasnya.
Wamen Nezar menekankan perlunya kolaborasi pemerintah dan industri untuk memastikan biaya penggelaran infrastruktur tidak membebani keuangan operator yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran untuk mendorong transformasi peran Pemerintah Daerah dari sekedar pemberi izin menjadi fasilitator strategis yang wajib menyediakan kemudahan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memungkinkan operator memanfaatkan infrastruktur milik Pemerintah Daerah untuk membangun jaringan telekomunikasi.
“Regulasi ini menjadi pedoman untuk penggelaran jalur telekomunikasi yang melintasi wilayah-wilayah administratif. Jangan sampai operator mau berinvestasi tidak jadi karena biayanya sangat mahal. Infrastruktur digital adalah infrastruktur kritis yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Wamen Nezar menegaskan infrastruktur telekomunikasi memberikan manfaat yang besar terhadap pendapatan masyarakat di daerah sehingga perlu diberi dukungan oleh Pemerintah Daerah.
“Kita tidak bisa bicara soal ekosistem digital yang kuat kalau infrastruktur digital kita masih lemah. Keduanya sangat berkaitan dan infrastruktur yang berkualitas menjadi fondasinya,” katanya.
Wamenkomdigi Nezar Patria: Telekomunikasi Kini Jadi Kebutuhan Dasar Masyarakat
