Jakarta : Bakamla akan optimalkan Pusat Informasi Maritim (PIM) dalam Operasi Bersama Keamanan Laut 2018. PIM bertugas sebagai pusat pengendalian operasional, monitoring Kamkesla (Keamanan Keselamatan Laut) serta pertukaran informasi antar stakeholder.
“PIM akan mengolah data untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan oleh masing-masing instansi berkepentingan,” ujar Berkat Wijanarko, Kepala Pusat Informasi Maritim Bakamla dalam acara “Briefieng Operasi Bersama Keamanan Laut Bakamla 2018” di Jakarta, Selasa (6/3/2018).
PIM sebagai pusat pengendalian operasional (command center) kini dilengkapi fasilitas canggih untuk berkomunikasi langsung dengan Stasiun Pemantauan Kamla di wilayah Barat, Tengah dan Timur.
Selain itu, dilengkapi dengan sistem monitoring AIS ( Automatic Indentification System) teresterial dan satelit yang menghimpun data dari wilayah Barat, Tengah dan Timur. Untuk AIS teresterial dipasang di sekitar 14 Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPPKL) Bakamla, KN (Kapal Negara) 4801, KN 4802, KN 4803, dan juga pemasangan pada instansi terkait yaitu kantor Bea Cukai di Pantoloan, Sulawesi Tengah. Selain itu, dipasang di kantor KKP di Cilacap, Pulau Laut (Kalbar), dan Sorong (Papua), kantor TNI AL di Padang dan kantor Hubla di Banjarmasin.
SPPKL, kata Berkat, menjadi ujung tombak monitoring Kamkesla (Keamanan Keselamatan Laut) di lapangan dengan kemampuan melakukan SAR di laut, monitoring lalu lintas kapal, perlindungan wilayah tangkapan ikan, penyebaran informasi keselamatan di laut, serta monitoring pencemaran di laut.
Kapal asing yang melintas dapat terdeteksi AIS teresterial Stasiun Pemantauan Kamla (SPPKL) dan datanya dikirimkan pada PIM untuk diolah dan selanjutnya dilaporkan ke Mabes TNI dan Polri untuk dilakukan penyidikan. “Kemenkomaritim juga memberikan dukungan penggunaan AIS Satelit untuk lebih luas menjangkau wilayah,” ujar Berkat.
Berkat juga menghimbau stakeholder saling bertukar informasi untuk mendukung BIIS (Bakamla Intergrated Information System). “Hingga kini, Indonesia belum memiliki database maritim. Sehingga diharapkan data dari seluruh instansi terkait, akan terintergrasi dan mendukung sistem peringatan dini di bidang maritim,” ujarnya. Tercatat sekitar 12 instansi terkait dalam program-program Bakamla.
Melalui BIIS, kata Berkat, dapat terjalin sinergitas dan informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.
Operasi Bersama Keamanan Laut 2018 akan digelar di seluruh wilayah perairan Indonesia dengan melibatkan sarana kapal patroli Bakamla, TNI AL, Ditjen PSDKP KKP, Bea Cukai, Polisi Air, Imigrasi, unsur patroli udara dan instansi lainnya sesuai kebutuhan operasi. Kegiatan juga akan melibatkan personel-personel Bakamla dan stakeholder-nya sebagai personel on board di kapal-kapal patroli.
