Jakarta, Technology-Indonesia.com – Pemanfaatan teknologi nuklir di bidang pertanian, industri, kesehatan, dan lingkungan telah dirasakan masyarakat. Namun pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, hingga kini belum dirasakan masyarakat Indonesia. Padahal, berbagai upaya penyiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) telah dilaksanakan, misalnya studi tapak dan studi kelayakan untuk wilayah Jepara dan Kepulauan Bangka telah selesai.
Meskipun program pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi di Indonesia belum terlaksana, namun Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) terus berupaya melakukan penyiapan terhadap berbagai aspek pendukung program nuklir untuk energi. Salah satunya, melakukan pemetaan terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dengan program pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi.
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan beberapa stakeholder di negeri ini telah siap menyonsong era pemanfaatan teknologi nuklir untuk industri. “Kita sudah menyusun peta pemangku kepentingan. Pihak swasta yang paling siap adalah industri non nuclear island, misalnya industri pembuat turbin, sipil, dan teknologi non reaktor lainnya,” kata Djarot pada seminar infrastruktur energi nuklir di Yogyakarta, Kamis (25/10/2018).
Ia menambahkan, di sisi lain, yang paling lemah adalah industri di nuclear island yakni industri yang bergerak di bidang reaktor dan fasilitas yang berisiko radiasi, karena sampai saat ini di Indonesia memang belum ada. Hal ini menjadi tantangan bagi Batan untuk mengajak industri sebanyak-banyaknya bergerak masuk ke ranah industri nuclear island.
Dari sisi infrastruktur, Djarot mengklaim bahwa Indonesia telah siap untuk memasuki go nuclear. Selain itu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dengan regulasinya siap mengawal pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi.
“Memang selama ini belum ada kebijakan go-nuclear dari pemerintah, sehingga pihak swasta masih enggan untuk menuju industri nuclear island. Tetapi paling tidak, kami sudah mengajak para stakeholder untuk berdiskusi agar mereka bisa cepat beradaptasi bila kelak Indonesia menyatakan go-nuclear,” tambahnya.
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) nuklir Indonesia juga sangat siap. “Setiap tahun Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) mencetak rata-rata 100 orang SDM yang siap bekerja di industri nuklir. Belum lagi beberapa perguruan tinggi seperti UGM dan ITB juga meluluskan SDM nuklir,” tambahnya.
Kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa, menjadikan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembangunan PLTN. Pada dasarnya fasilitas nuklir dibangun harus mengedepankan faktor keselamatan yang tinggi. Untuk itu, Djarot menyarankan untuk memanfaatkan lokasi sebagai calon tapak PLTN yang potensi gempanya rendah seperti Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, atau di wilayah Jawa bagian utara.
“Dalam hal ini Batan bukan sebagai lembaga yang berwenang untuk membangun PLTN. Batan hanya memberikan dukungan teknologi dan penyiapan terkait dengan studi tapak dan studi kelayakan. Untuk itu, dalam menyampaikan kepada para stakeholder, Batan berprinsip bahwa inisiatif harus dari calon pengguna, bukan dari Batan,” tambahnya.
Menurutnya hal ini penting untuk diketahui para calon pengguna PLTN agar lebih serius dalam menyiapkan sumberdaya untuk implementasi dan masyarakatnya lebih memahami kebutuhan energi di wilayahnya masing-masing.
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengatakan, peningkatan ekonomi Indonesia harus dibarengi dengan tumbuhnya dunia industri. “Listrik nasional harus mampu mendorong tumbuhnya industri agar mandongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
