BNPB Perkuat 10 Destana di Kabupaten Karangasem

TechnologyIndonesia.id – Membangun masyarakat tangguh bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan peralatan dan sistem penanganan darurat. Kesiapsiagaan justru perlu dimulai dari lingkungan tempat masyarakat tinggal, dengan melibatkan warga secara langsung dalam mengenali ancaman dan menyusun langkah penyelamatan.

Upaya inilah yang terus didorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Kali ini, BNPB memperkuat kapasitas masyarakat di 10 desa dan kelurahan di Kabupaten Karangasem, Bali, agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana di wilayahnya.

Penguatan kapasitas tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, kegiatan berlangsung pada 30 September hingga 9 Oktober 2026 di Desa Bugbug, Desa Bungaya, Desa Bungaya Kangin, Desa Pertima, dan Kelurahan Subagan.

Selanjutnya, tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB kembali melaksanakan kegiatan pada 20–29 Oktober 2026. Lima wilayah yang menjadi sasaran adalah Desa Ababi, Desa Abang, Desa Tegallinggah, Desa Tiyingtali, dan Kelurahan Karangasem.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem. Setiap desa dan kelurahan melibatkan 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah setempat.

Peserta terdiri atas perangkat desa, anggota PKK, Karang Taruna, Linmas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur adat, kepala wilayah, serta organisasi masyarakat lainnya. Komposisi peserta juga memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan, kelompok usia, serta kelompok rentan.

Libatkan Kelompok Rentan dalam Kesiapsiagaan Bencana

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penguatan Destana kali ini adalah aspek inklusivitas. BNPB mendorong agar upaya pengurangan risiko bencana dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Di Desa Tiyingtali, misalnya, kegiatan melibatkan peserta penyandang disabilitas tuli. Keterlibatan ini penting agar kebutuhan kelompok rentan turut diperhitungkan dalam penyusunan sistem peringatan dini maupun rencana evakuasi.

Selain melibatkan masyarakat, kegiatan ini juga menghadirkan unsur pemerintah kecamatan yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan penguatan Destana sekaligus mengidentifikasi indikator ketangguhan yang telah terpenuhi maupun yang masih perlu ditingkatkan di masing-masing desa dan kelurahan.

Dalam kegiatan ini, peserta dibekali pengetahuan terkait kebijakan dan konsep penanggulangan bencana, serta diajak untuk terlibat langsung dalam praktik penyusunan perangkat kesiapsiagaan melalui kajian risiko bencana partisipatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA).

Masyarakat mengidentifikasi ancaman, mengenali kerentanan dan kapasitas, serta menyusun peta ancaman dan risiko bencana berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Pendekatan partisipatif menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami karakteristik lingkungan dan potensi ancaman di sekitarnya.

“Harapannya, dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah pengurangan risiko bencana,” tulis Berton melalui siaran pers pada Senin (3/11/2026).

Penguatan kapasitas masyarakat turut disertai oleh penguatan kelembagaan. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta Tim Relawan Desa/Kelurahan sebagai wadah koordinasi dan penggerak upaya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Selain penguatan kelembagaan, peserta juga mempraktikkan penyusunan sistem peringatan dini inklusif, termasuk protokol dan prosedur penyampaian informasi peringatan, serta penyusunan rencana evakuasi dan peta jalur evakuasi. Penguatan kesiapsiagaan turut diarahkan hingga tingkat keluarga melalui program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA).

Peserta mendapatkan materi dan praktik penyusunan rencana kesiapsiagaan keluarga agar memahami tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Untuk mengukur kapasitas dan perkembangan ketangguhan wilayah, peserta juga diperkenalkan dengan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), termasuk praktik pengisian dan verifikasi bukti dukung melalui Katalog Ketangguhan.

Perangkat Kesiapsiagaan dan Kelembagaan Lokal

Rangkaian kegiatan penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana di 10 desa dan kelurahan di Kabupaten Karangasem ini menghasilkan sejumlah perangkat konkret untuk mendukung kesiapsiagaan bencana di wilayah masing-masing. Hasil kegiatan tersebut mencakup:

Pertama, Kajian Risiko Bencana Partisipatif dan Peta Ancaman serta Risiko Bencana, sebagai dasar untuk mengenali potensi ancaman, wilayah berisiko, kerentanan, dan kapasitas masyarakat.

Kedua, pembentukan atau penguatan Forum PRB dan Tim Relawan, termasuk penyusunan dokumen keputusan pembentukan kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.

Ketiga, Protokol Sistem Peringatan Dini Inklusif, yang memuat mekanisme penyampaian informasi peringatan dini dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Keempat, Rencana Evakuasi dan Peta Jalur Evakuasi, sebagai panduan masyarakat dalam menentukan langkah dan jalur penyelamatan ketika terjadi bencana.

Kelima, Dokumen Rencana Kesiapsiagaan Keluarga (KATANA), yang membantu keluarga mengidentifikasi kebutuhan dan tindakan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat.

Keenam, Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), termasuk pengisian dan verifikasi bukti dukung melalui Katalog Ketangguhan untuk melihat capaian serta aspek ketangguhan yang masih perlu ditingkatkan.

Hasil kajian di masing-masing wilayah juga menunjukkan pentingnya penyesuaian upaya kesiapsiagaan dengan karakteristik ancaman setempat. Di Desa Ababi dan Desa Abang, misalnya, masyarakat mengidentifikasi gempa bumi, erupsi gunung api, dan angin kencang sebagai ancaman prioritas.

Sementara itu, Kelurahan Karangasem mengidentifikasi tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir sebagai tiga ancaman tertinggi. Kondisi geografis wilayah yang meliputi perbukitan, kawasan perkotaan yang padat, dan dataran rendah pesisir menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kesiapsiagaan.

Hasil kajian tersebut menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan upaya pengurangan risiko bencana secara mandiri.

Rekomendasi pengurangan risiko bencana yang dihasilkan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan. Selain itu, dokumen rencana evakuasi dan kesiapsiagaan keluarga perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar dapat dipahami dan diterapkan. Evaluasi secara berkala melalui Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) juga diperlukan untuk memantau perkembangan kapasitas dan mengidentifikasi kebutuhan penguatan selanjutnya.

Melalui penguatan di 10 desa dan kelurahan ini, BNPB mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana di Kabupaten Karangasem.

Ketangguhan bukan hanya tentang kemampuan merespons ketika bencana terjadi, melainkan juga kesiapan untuk mengenali risiko, membangun sistem, memperkuat kelembagaan, dan melakukan tindakan pengurangan risiko sejak dini dari tingkat lokal.