TechnologyIndonesia.id – Penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipercepat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, hingga penanganan awal wilayah terdampak.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026). Delapan langkah tersebut menjadi fokus bersama agar penanganan bencana di sejumlah wilayah Flores berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
1. Tetapkan Status Darurat
Langkah pertama adalah mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
Menurut Kepala BNPB, kepastian status kedaruratan penting sebagai landasan hukum bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan kementerian/lembaga terkait untuk mengerahkan anggaran, bantuan, serta dukungan teknis secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
2. Percepat Pembentukan Posko Daerah
Setelah status darurat ditetapkan, pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi harus segera dilakukan.
BNPB mendorong optimalisasi unsur TNI-Polri sebagai bagian dari komando lapangan. Keberadaan posko diharapkan dapat menyatukan pergerakan tim, penataan pengungsi, hingga distribusi logistik dalam satu koordinasi.
Pembentukan posko kedaruratan daerah ini krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujar Suharyanto.
3. Bangun Posko Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Maumere
Untuk mendukung penanganan di tingkat daerah, Kepala BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” paparnya.
4. Buka Posko Logistik Nasional di Halim
Untuk memastikan ketersediaan bantuan logistik dari luar daerah, Kepala BNPB mengordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat luas secara langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Kepala BNPB.
5. Maksimalkan Operasi Pencarian dan Pertolongan
Terkait keselamatan warga, Kepala BNPB menginstruksikan seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin pencarian dan pertolongan (SAR) hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang.
Operasi penyisiran reruntuhan ini terus dipacu bersama unsur TNI, Polri, dan relawan sampai lokasi terdampak dinyatakan benar-benar aman.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
6. Pulihkan Layanan Dasar dalam Tujuh Hari
Menanggapi pemulihan layanan dasar, Kepala BNPB menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat berfungsi normal secara terbatas dalam waktu 7 hari, sekaligus menegaskan agar pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai.
Pendataan awal yang cepat sangat dibutuhkan agar skema pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau perbaikan rumah dapat langsung dieksekusi.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbaunya.
7. Kerahkan Alutsista untuk Distribusi Logistik
Mendukung kelancaran distribusi logistik ke daerah terisolasi, pada poin ketujuh Kepala BNPB mengordinasikan pengerahan alutsista lintas lembaga, termasuk armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB.
Seluruh alutsista udara dan laut ini difokuskan penuh untuk menembus titik-titik tersulit demi mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkapnya.
8. Pengoperasian Media Center Resmi
Sebagai poin penutup, Kepala BNPB menginstruksikan pengoperasian media center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA.
Kehadiran media center ini ditujukan untuk menyajikan pembaruan data secara transparan dari hari ke hari (day-to-day) sekaligus meredam simpang siur informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, media center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
