JAKARTA – Jalur diplomasi tumbuh menjadi alat komunikasi dan negosiasi politik untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional serta isu strategis di bidang maritim. Diplomasi maritim juga bisa menjadi media untuk menjalin hubungan baik antar negara.
Hal tersebut disampaikan Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam “National Seminar On Maritime Diplomacy” di Jakarta pada Rabu (25/1/2017). Kegiatan ini merupakan seminar pertama dalam rangkaian “Dialogue Series on International Maritime Security Issues from Japan and Indonesia Perspectives.” Seminar selanjutnya akan dilaksanakan pada Februari dan Maret 2017.
Sejak 2014, pemerintah mendorong visi nasional yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, isu maritim telah menjadi sorotan publik terutama terkait peledakan dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, perbudakan industri perikanan milik Thailand di Bejina, Maluku, maraknya illegal fishing dan penculikan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di wilayah perairan Kepulauan Sulu, Filipina Selatan.
Menurut Tri Nuke, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia membangun komunikasi melalui diplomasi maritim untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan baik di sektor kemaritiman antar negara.
“Pemerintah terus berupaya menjaga keutuhan wilayah melalui perundingan penentuan batas maritim sepuluh negara tetangga. Poros Maritim Dunia salah satu pilarnya adalah mengedepankan diplomasi maritim. Untuk itu perlu diformulasikan diplomasi maritim yang modern dan inovatif,” lanjutnya.
Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengatakan diplomasi maritim yang modern dan inovatif adalah yang mengakomodasi cakupan isu yang lebih luas dan aktor yang lebih beragam untuk membangun strategi yang kreatif dalam menghadapi kompleksitas hubungan antarnegara. “Indonesia harus memperkuat basis kekuatan hubungan regional melalui hubungan bilateral. Salah satunya dengan Jepang yang akan melakukan kajian dengan LIPI terkait isu maritim dan keamanan internasional,” jelas Adriana.
Adriana menjelaskan, Indonesia telah melakukan upaya diplomasi pada setiap permasalahan maritim namun dinamika yang dihadapi semakin kompleks. “Negara tidak bisa melakukan proses diplomasi sendiri tetapi diperlukan proses komunikasi dengan aktor terkait seperti masyarakat,” ungkap Adriana.
Untuk membangun diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu memperhatikan cakupan yang lebih luas. “Indonesia harus lebih memahami cakupan isu yang menjadi fokus dari diplomasi maritim yakni memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya,” ungkapnya.
Persoalan kedaulatan wilayah seharusnya meliputi kepentingan membangun sarana untuk menghubungkan perekonomian Indonesia. Pemberdayaan kaum nelayan dan masyarakat pesisir juga menjadi bagian terpenting untuk mendorong kegiatan perekonomian. “ Melibatkan aktor non negara seperti swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor maritim,” kata Adriana.
Untuk meningkatkan diplomasi maritim, koordinasi antar lembaga di sektor maritim juga berperan penting. Berbagai kerja sama maritim termasuk antara Indonesia dan Jepang dapat dikembangkan diantaranya melalui Indonesia-Japan Maritime Forum 2016 yang diharapkan dapat meningkatkan diplomasi antar kedua negara.
“Banyak peluang diplomasi maritim yang bisa mengakomodir kepentingan nasional. Oleh karena itu sebagai negara kepulauan, Indonesia harus melihat laut sebagai penghubung bukan sebagai pemisah,” pungkasnya.
Selain Adriana, Seminar Nasional juga menghadirkan narasumber lain yaitu Prof. Mariko Kawano (Waseda University, Jepang), Vice Admiral Hideaki Kaneda (The Japan Institute of International Affairs), serta Siswo Pramono (Kementerian Luar Negeri RI).
