TechnologyIndonesia.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual (DMKI), Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi (DFRI) saat ini sedang menyusun standar pelayanan pembinaan kekayaan intelektual (KI). Layanan ini merupakan salah satu peran BRIN dalam memajukan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.
Pelayanan pembinaan kekayaan intelektual ini ditujukan bagi internal BRIN maupun eksternal BRIN seperti kementerian/lembaga, instansi pemerintah daerah, TNI-Polri, institusi pendidikan, kelompok masyarakat, dan industri.
Pembinaan kekayaan intelektual ini mencakup kegiatan peningkatan kompetensi SDM pengelola KI, identifikasi potensi KI, sosialisasi KI, pendampingan penyusunan dokumen KI, dan penguatan manajemen KI melalui implementasi sistem Intipdaqu sebagai platform bersama dalam pengelolaan KI.
Melalui layanan ini diharapkan stakeholder yang ada di daerah bisa bersinergi dengan BRIN dalam mengelola kekayaan intelektual yang ada di wilayahnya agar bisa bermanfaat dan bisa berdampak terhadap perekonomian di daerah masing-masing.
Untuk membahas Standar Pelayanan Pembinaan Kekayaan Intelektual tersebut, BRIN mengelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung BJ Habibie, Jakarta pada Kamis (21/3/2024). Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder seperti akademisi, praktisi, media, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha.
Koordinator Pelayanan Publik dan PPID, Jasyanto menjelaskan bahwa FKP digelar dengan melibatkan berbagai stakeholker untuk memberikan masukan dan penyempurnaan terkait standar pelayanan yang akan disampaikan ke masyarakat.
Menurut Jasyanto, standar pelayanan ini sangat penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bagaimana mengakses layanannya, dimana layanannya, jika perlu memasukkan permohonan layanan kemana, kalau ada complain bagaimana, berbayar atau tidak, dan lain-lain.
“Standar pelayanan yang dikelola oleh masing-masing unit kerja terutama kedeputian dengan direktoriatnnya, tujuan utamanya memberikan pelayanan prima yang nantinya akan berdampak pada pelayanan yang diterima oleh masyarakat, sekaligus menaikkan nilai kinerja reformasi birokrasi BRIN khususnya untuk peningkatan pelayanan publik,” terangnya.
Jasyanto menyampaikan bahwa ada empat komponen reformasi birokrasi yang disumbang dari pelayanan publik yaitu survei kepuasan masyarakat, kepatuhan standar pelayanan, indeks pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan SP4N-Lapor.
Pada tahun lalu, BRIN meraih penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan RB untuk Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset Inovasi, dan Otoritas Ilmiah; Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); serta Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran.
Pada kesemptan tersebut, Endar Tri Ariningsih dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menyampaikan apresiasi dan menyambut baik inisiasi BRIN untuk memberikan layanan pembinaan kekayaan intelektual.
“Sebenarnya ini satu nafas, satu cita-cita bersama dalam mengelola ekosistem kekayaan intelektual, dimana ada perlindungan hukum sampai hilirisisasi. Untuk hilirisasi atau penggunaan kekayaan intelektual, DJKI tidak bisa bergerak sendiri, harus ada keterlibatan atau support dari stakeholder tekait. BRIN memegang peran penting dalam proses tersebut,” terangnya.
Endar menyampaikan bahwa DJKI membuka peluang bagi BRIN untuk memanfaatkan resources yang ada di DJKI. Program ini diharapkan bisa kontinyu dan menjangkau pihak-pihak yang sangat membutuhkan terutama yang belum terjangkau oleh DJKI.
“BRIN punya BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang ada di berbagai wilayah di Indonesia, ada organisasi riset dan lain sebagainya. Justru tangan BRIDA jauh lebih luas dan panjang dibandingkan tangan-tangan yang dimiliki DJKI,” tuturnya.
Karena itu, Ia berharap koordinasi dapat terus dilakukan antara BRIN dan DJKI di dalam melakukan pembinaan dan memajukan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.
BRIN Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Standar Pelayanan Pembinaan Kekayaan Intelektual
