TechnologyIndonesia.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Sosialisasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas dan ketangguhan pemerintah daerah melalui pendanaan kebencanaan melalui skema PFB.
Pooling fund merupakan inovasi pendanaan nasional yang dirancang untuk mempercepat pengurangan risiko bencana dan memperkuat koordinasi pendanaan lintas sektor.
Hal ini berangkat dari kejadian bencana yang semakin masif terjadi serta dampak kerugian yang ditimbulkan semakin meningkat. Lebih dari 2.700 kejadian bencana tercatat pada 2025 yang menyebabkan kerugian mencapai Rp22,8 triliun per tahun.
Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Zaenal Arifin mengatakan, PFB hadir untuk mengatasi kesenjangan pendanaan karena cadangan APBN dan APBD yang terbatas.
“Melalui PFB, pemerintah menyediakan mekanisme yang cepat, fleksibel, dan berkelanjutan bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Zaenal menambahkan, PFB dapat diakses untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana mulau dari pra, saat, hingga pasca bencana. Dirinya juga mencontohkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyusunan dokumen IRBI, RPB, serta kegiatan mitigasi berbasis vegetasi.
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Suska, memaparkan bahwa PFB dirancang sebagai pelengkap pendanaan lain seperti Dana Siap Pakai dan Biaya Tidak Terduga (BTT).
Dana yang dihimpun akan dikembangkan oleh BPDLH melalui instrumen keuangan yang aman lalu disalurkan kembali kepada Pemda, kementerian/lembaga, dan kelompok masyarakat.
Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkunga Hidup (BPDLH), Damayanti Ratunanda, menjelaskan mekanisme pengajuan proposal, tahapan verifikasi, penyaluran dana, serta pengelolaan akuntabilitas yang akan dilaksanakan secara transparan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi BPBD Provinsi Jawa Barat juga menegaskan pentingnya inovasi pendanaan bersama. Provinsi Jawa Barat juga termasuk dalam wilayah dengan indeks risiko bencana tertinggi. Keterbatasan anggaran daerah serta meningkatnya kejadian banjir dan longsor menjadikan PFB sebagai instrumen yang relevan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memahami berbagai jenis kegiatan yang dapat diajukan melalui skema Pooling Fund Bencana (PFB). Selain itu, Pemda diharapkan mampu menyusun program yang selaras dengan rencana penanggulangan bencana daerah sehingga usulan yang diajukan lebih terarah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi ini juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam proses penyiapan program, agar setiap pemangku kepentingan terlibat secara optimal. Dengan meningkatnya kapasitas daerah, PFB dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pendanaan yang strategis untuk kegiatan mitigasi maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sosialisasi PFB di Bogor menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan skema pembiayaan risiko bencana dan mendorong ketangguhan daerah di wilayah rawan bencana.
Agenda ini dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, dan Cianjur.
Perkuat Ketangguhan Pemda, BNPB Sosialisasikan Pooling Fund Bencana di Jawa Barat
