TechnologyIndonesia.id – Kabupaten Karangasem, Bali, menghadapi beragam ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi Gunung Agung, dan tanah longsor hingga banjir, angin puting beliung, serta kekeringan. Menghadapi kondisi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan kesiapsiagaan hingga ke tingkat desa, kelurahan, keluarga, dan individu.
Upaya itu dilakukan melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA), yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat mengenali berbagai ancaman di wilayahnya, tetapi juga mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia serta menyiapkan langkah kesiapsiagaan yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karangasem 2025–2029, wilayah tersebut memiliki risiko bencana geologi dan hidrometeorologi yang cukup beragam. Kondisi ini membuat upaya pengurangan risiko perlu dilakukan secara terstruktur dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Sasaran DESTANA di Karangasem
Penguatan DESTANA di Karangasem menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tahap I yang berlangsung pada 28 September–10 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menyasar lima desa dan kelurahan, yakni Desa Bugbug dan Desa Pertima di Kecamatan Karangasem, Desa Bungaya dan Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem, serta Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan mendapatkan fasilitasi untuk mengenali karakteristik risiko di wilayah masing-masing sekaligus menyusun langkah kesiapsiagaan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Proses tersebut melibatkan fasilitator daerah (fasda) dan fasilitator desa (fasdes), dengan pendampingan dari fasilitator BNPB di lingkungan Kedeputian Bidang Pencegahan.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari meninjau langsung proses fasilitasi tersebut setelah melakukan audiensi dengan Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata di Ruang Rapat Kantor Bupati Karangasem, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum koordinasi antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk membahas kesiapan pemerintah desa, warga, serta berbagai pemangku kepentingan lokal dalam menghadapi ancaman bencana.
Dalam kesempatan itu, Bupati Karangasem menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi daerahnya, antara lain kekeringan, keterbatasan sumber air, kebakaran lahan, dan banjir yang berulang di sejumlah wilayah ketika musim hujan.
Pendekatan Partisipatif
Saat berdiskusi dengan masyarakat, Abdul Muhari membagikan pengalamannya melihat praktik kesiapsiagaan masyarakat di Jepang. Menurut dia, ketangguhan menghadapi bencana tidak dapat hanya dibangun di tingkat pemerintah, tetapi harus dimulai dari unit terkecil.
“Kesiapsiagaan dimulai dari unit terkecil, yaitu individu dan keluarga, kemudian lingkungan RT/RW hingga tingkat desa/kelurahan. Masyarakat adalah bagian penting dari sistem penanggulangan bencana,” ujar Abdul Muhari.
Ia menegaskan, DESTANA bukan sekadar program, melainkan proses untuk membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengenali risiko, menguranginya, dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
Karena itu, fasilitasi DESTANA mencakup sejumlah aspek penting. Di antaranya pemahaman dasar penanggulangan bencana, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Relawan Desa/Kelurahan, pengkajian risiko bencana secara partisipatif, sistem peringatan dini (SPD) yang inklusif, rencana evakuasi, Keluarga Tangguh Bencana (KATANA), serta Penilaian Ketangguhan Desa (PKD).
Pendekatan partisipatif tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak sekadar menjadi penerima informasi mengenai kebencanaan. Warga didorong untuk memahami ancaman di lingkungannya sekaligus mengetahui sumber daya dan langkah yang dapat dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Muhari mengingatkan agar proses membangun kesiapsiagaan tidak berhenti pada penyusunan peta risiko secara partisipatif.
Hasil pemetaan perlu ditindaklanjuti dengan uji coba jalur evakuasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta latihan secara berkala, sehingga setiap warga memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
“Jangan berhenti pada membuat peta partisipatif. Peta harus ditindaklanjuti dengan uji coba jalur evakuasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Apa pun yang kita lakukan pada akhirnya harus bermuara pada kesiapsiagaan mandiri setiap individu dan keluarga,” pesan Abdul Muhari.
Melalui penguatan DESTANA di Kabupaten Karangasem, BNPB berharap kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan semakin meningkat dalam mengenali risiko, membangun kesiapsiagaan, serta mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya keselamatan dan ketangguhan sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
