Kerugian Penipuan Digital Tembus Rp9,3 Triliun, Pemerintah Perkuat Edukasi Keamanan Siber

TechnologyIndonesia.id – Maraknya penipuan digital menjadi tantangan serius di tengah pesatnya perkembangan konektivitas dan penggunaan layanan daring di Indonesia. Pemerintah mencatat sekitar 600 ribu pengaduan penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun. Kondisi ini mendorong pemerintah memperluas edukasi keamanan siber sekaligus memperkuat perlindungan pengguna layanan digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan, tingginya angka pengaduan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber semakin mengkhawatirkan. Karena itu, peningkatan literasi keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600 ribu pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah,” ungkapnya dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi jumlah kasus penipuan digital yang kian meningkat tidak cukup sekadar membangun infrastruktur yang tangguh saja. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus-modus penipuan dan cara menggunakan platform digital dengan aman juga perlu ditingkatkan.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegas Wamen Nezar.

Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat. Menurut Wamen Nezar, hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah berbagai upaya kejahatan.

“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” pungkas Wamen Nezar.

Editor www.technologyindonesia.id, penulis buku Kumpulan Puisi Mengering Basah (Arus Kata, 2007), Mimpi Kereta di Pucuk Cemara (PasarMalam Production, 2012), dan Aku Mencintaimu dengan Sepenuh Kereta (eSastera Malaysia, 2012). Novel karyanya: Koin Cinta (Diva Press, 2013) dan Separuh Kaku (Penerbit Senja, 2014). Buku terbarunya, Antologi Puisi Kuliner "Rempah Rindu Soto Ibu" Email: setiakata@gmail.com, redaksi@technologyindonesia.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *