Jakarta, Technology-Indonesia.com – Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Proses perpindahan dinilai akan berdampak banyak dalam berbagai sisi, termasuk sosial kependudukan. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penduduk, budaya, agama, ekonomi, politik dan ketimpangan sosial.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan bahwa salah satu aspek penting dalam rencana pemindahan tersebut adalah dinamika penduduk .
“Pemindahan ibu kota negara tidak hanya tentang perubahan pusat kegiatan pemerintahan, namun juga dinamika kependudukan baik di tempat asal maupun tempat tujuan,” terang Nuke Seminar Nasional “Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Penduduk” pada di Jakarta Kamis, (28/11/2019).
Pemindahan ibu kota negara nantinya akan dibarengi dengan perpindahan penduduk, terutama dimulai pegawai pemerintah. “Implikasi perpindahan dalam hal, kependudukan seperti aspek infrastruktur perumahan, ketenagakerjaan, dinamika sosial, dan etnisitas tentu akan memberikan dampak bukan hanya bagi pendatang namun juga penduduk setempat,” lanjutnya.
Nuke menyebutkan, potensi penduduk pendatang kelas menengah yang bersinggungan dengan kapasitas masyarakat pedesaan di sekitar ibu kota negara menjadi salah satu contoh potensi masalah yang tidak boleh diabaikan, juga migrasi spontan yang terjadi.
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara memprediksi masa transisi kependudukan di ibu kota baru dapat menimbulkan berbagai persoalan baru. “Persoalan-persoalan tersebut dapat muncul karena adanya dinamika antaretnis, agama, budaya dan ketimpangan antarwilayah,” ujar Herry.
Selain itu, terkait bonus demografi, khususnya daya tampung untuk angkatan kerja di daerah baru. Herry menjelaskan, pengabaian terhadap implikasi pemindahan ibu kota negara dan kependudukan tentu dapat menghambat proses pemindahan.
Seminar Nasional ini bertujuan untuk mengetahui proses kependudukan yang terjadi akibat perpindahan ibu kota negara beserta implikasi yang dapat ditimbulkan pada kehidupan sosial penduduk setempat dan pendatang. “Pembahasan ini penting untuk mengantisipasi potensi konflik serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota negara,” jelas Herry.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara LIPI, Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. “Seminar ini mencoba menawarkan perspektif kependudukan yang di dalamnya melihat berbagai variabel demografis seperti migrasi dan tingkat kelahiran,” tutupnya.
